Tangkal ISIS, Sesepuh PBNU Sarankan Sinergi BIN-Kemenag-Kemenlu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dinilai terlalu longgar dan lemah dalam mengawasi kelompok radikal di Indonesia dengan bermunculannya berbagai kelompok radikal yang memiliki visi mendirikan khilafah atau negara islam di Indonesia.

Menurut Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, berbagai kelompok radikal muncul dengan membawa visi khilafah yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Jika dibiarkan, kelompok-kelompok tersebut bisa terus menggalang kekuatan.
 
"Pengawasan oleh pemerintah terlalu longgar. Kelompok–kelompok itu bisa terus menggalang kekuatan," kata Hasyim Muzadi saat mengelar halal bihalal di Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang, Jawa Timur, Minggu (10/8/2014).

Mantan Ketua Umum  PBNU ini juga menilai tidak ada pola yang sinergis antara Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Masing– masing lembaga terkesan bergerak sendiri–sendiri dalam menangani persoalan tersebut.

Menurutnya, BIN tidak cukup sekadar mengawasi berbagai kegiatan kelompok tersebut. Namun harus mampu memahami ideologi dan kerangka berpikir mereka. Sehingga bisa melakukan pencegahan sejak awal.

Para pelajar yang tengah menimba ilmu di luar negeri juga harus mendapat perhatian dari Kementerian Luar Negeri. Sebab, dikawatirkan mereka akan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan NKRI sepulang dari menuntut ilmu di luar negeri. Sementara

Selain itu, menurut Hasyim, Kementerian Agama juga harus mengambil peran membumikan Islam yang moderat. Menekankan toleransi antar umat beragama dan mencegah gerakan radikal.
 
"Kalau koordinasi antar lembaga itu jelas, maka akan mudah mencegah berbagai gerakan radikal yang membahayakan negara ini," tandas Hasyim