Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengambil langkah cepat menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Hal ini dilakukan menyusul adanya insiden penembakan terhadap anggota Brimob yang kembali terjadi di Ilaga, Puncak Jaya, Papua pada Rabu 3 Desember 2014.
"Kita mendorong segera dirikan istana presiden di Papua. Sebagaimana rencana, Jokowi dalam 100 hari pemerintahan minta dibangun istana presiden di Papua. Dimaknai untuk dorong proses damai Papua. Itu agenda dan komitmen pemerintahan harus segera di wujudkan," kata Komisioner Komnas HAM Nur Kholis di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Menurut Nur Kholis, dengan dibangunnya pusat pemerintahan di Papua, pemerintah lebih peka dan melihat secara langsung rawannya pelanggaran HAM.
"Kekerasan terjadi karena kuncinya penegakkan hukum itu. Kita berharap seluruh pimpinan di sana, nggak berhenti lakukan upaya perdamaian dengan komponen di Papua. Kami setuju kalau Papua damai, kalau ada kekerasan, kalau ada pidana umum proses penegakan hukum, tapi ini dialog perdamaian nggak dilakukan," ucap Nur Kholis.
Sebanyak 2 anggota Brimob yang bertugas di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Rabu 3 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WIT. Akibat penembakan tersebut, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson meninggal dunia.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, penembakan terjadi kalau keduanya tengah membantu kegiatan di salah satu gereja di Ilaga, Papua.
Setelah peristiwa tersebut, belasan honai atau rumah adat Papua diduga dibakar oleh anggota Brimob saat melakukan penyisiran, pasca-penembakan 2 anggota Brimob Den A Kotaraja yang diduga oleh kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, ibukota Kabupaten Puncak, Papua.
Anggota DPRD Kabupaten Puncak, Papua Pelinus Balinal mengatakan, honai yang dibakar itu ditinggal pergi penghuninya, karena ketakutan pasca-penembakan. (Ein)
Komnas HAM Minta Pemerintah Bangun Istana Presiden di Papua
Menurut Nur Kholis, dengan di bangunnya pusat pemerintahan di Papua, pemerintah lebih peka dengan pelanggaran HAM.
diperbarui 04 Des 2014, 17:03 WIBDiterbitkan 04 Des 2014, 17:03 WIB
Advertisement
Live Streaming
Powered by
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
6 Cara Jitu Turunkan Kolesterol Tanpa Obat ala Ade Rai, Mudah dan Terbukti Tokcer!
Jadwal Perayaan Cap Go Meh 2025, Cek Lokasi Perayaannya di Jakarta
Pilih Klub Jepang Yokohama F Marinos, Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh Bermain di Level Tertinggi Asia
Tips Hemat Kuota: Panduan Lengkap Mengoptimalkan Penggunaan Data Internet
Asuransi adalah: Panduan Lengkap Memahami Perlindungan Finansial
Sri Mulyani Paparkan Alasan Penerapan Hemat Anggaran Rp 306 Triliun
Saksikan Mega Series Magic 5 Season 3, di Indosiar, Selasa 11 Februari, via Live Streaming Pukul 16.30 WIB
Dua Hari Lagi Menghadapi Iran dalam Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 Sedang Persiapkan Diri di China
Attitude adalah Kunci Sukses dalam Kehidupan dan Karier, Ketahui Penerapannya
Yusril Sebut Pemulangan Terpidana Reynhard Sinaga dari Inggris Bukan Prioritas Pemerintah
BBM Jenis Solar Akan Dibatasi, Selama Ini Disebut Terlalu Banyak
Baby Blues adalah Risiko Gangguan Setelah Melahirkan, Ketahui Cara Mengatasinya