Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengambil langkah cepat menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Hal ini dilakukan menyusul adanya insiden penembakan terhadap anggota Brimob yang kembali terjadi di Ilaga, Puncak Jaya, Papua pada Rabu 3 Desember 2014.
"Kita mendorong segera dirikan istana presiden di Papua. Sebagaimana rencana, Jokowi dalam 100 hari pemerintahan minta dibangun istana presiden di Papua. Dimaknai untuk dorong proses damai Papua. Itu agenda dan komitmen pemerintahan harus segera di wujudkan," kata Komisioner Komnas HAM Nur Kholis di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Menurut Nur Kholis, dengan dibangunnya pusat pemerintahan di Papua, pemerintah lebih peka dan melihat secara langsung rawannya pelanggaran HAM.
"Kekerasan terjadi karena kuncinya penegakkan hukum itu. Kita berharap seluruh pimpinan di sana, nggak berhenti lakukan upaya perdamaian dengan komponen di Papua. Kami setuju kalau Papua damai, kalau ada kekerasan, kalau ada pidana umum proses penegakan hukum, tapi ini dialog perdamaian nggak dilakukan," ucap Nur Kholis.
Sebanyak 2 anggota Brimob yang bertugas di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Rabu 3 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WIT. Akibat penembakan tersebut, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson meninggal dunia.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, penembakan terjadi kalau keduanya tengah membantu kegiatan di salah satu gereja di Ilaga, Papua.
Setelah peristiwa tersebut, belasan honai atau rumah adat Papua diduga dibakar oleh anggota Brimob saat melakukan penyisiran, pasca-penembakan 2 anggota Brimob Den A Kotaraja yang diduga oleh kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, ibukota Kabupaten Puncak, Papua.
Anggota DPRD Kabupaten Puncak, Papua Pelinus Balinal mengatakan, honai yang dibakar itu ditinggal pergi penghuninya, karena ketakutan pasca-penembakan. (Ein)
Komnas HAM Minta Pemerintah Bangun Istana Presiden di Papua
Menurut Nur Kholis, dengan di bangunnya pusat pemerintahan di Papua, pemerintah lebih peka dengan pelanggaran HAM.
diperbarui 04 Des 2014, 17:03 WIBDiterbitkan 04 Des 2014, 17:03 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Daop 9 Jember Sediakan Ribuan Tiket KA untuk Libur Nataru 2025, Cek di Sini!
Saat KH Mahrus Ali Lirboyo Pasang Badan karena NU Dituduh Ingin Bentuk Negara Islam Indonesia
Klaim Terbesar di Jawa Tengah, UMKU Bangun Gedung Kampus Ikonik Berbahan Kontainer Bekas
Menteri PPPA Temui Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Cilandak Jaksel, Pastikan Haknya Tercukupi
Rektor Undip Soroti Daya Serap Perusahaan terhadap Alumni Sekolah Vokasi
Kolaborasi LDII dengan Imigrasi melalui Pembuatan Paspor Simpatik di Batam
4 Hal yang Dianjurkan Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani saat Berdoa, Apa Saja?
Hasil LaLiga Real Madrid vs Getafe: Lupakan Nestapa di Eropa, Los Blancos Pepet Barcelona
Reuni PA 212 Digelar di Monas Besok, Prabowo Bakal Hadir?
3 Pemain Andalan Timnas Indonesia demi Juara Piala AFF 2024: Sudah Kenyang Pengalaman
Awal 2025, RSUD Blambangan Banyuwangi Dilengkapi Layanan Kemoterapi
Kronologi Mobil Rombongan Warga Tambora Jakbar Kecelakaan Maut di Jalur Puncak Bogor