Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengambil langkah cepat menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Hal ini dilakukan menyusul adanya insiden penembakan terhadap anggota Brimob yang kembali terjadi di Ilaga, Puncak Jaya, Papua pada Rabu 3 Desember 2014.
"Kita mendorong segera dirikan istana presiden di Papua. Sebagaimana rencana, Jokowi dalam 100 hari pemerintahan minta dibangun istana presiden di Papua. Dimaknai untuk dorong proses damai Papua. Itu agenda dan komitmen pemerintahan harus segera di wujudkan," kata Komisioner Komnas HAM Nur Kholis di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Menurut Nur Kholis, dengan dibangunnya pusat pemerintahan di Papua, pemerintah lebih peka dan melihat secara langsung rawannya pelanggaran HAM.
"Kekerasan terjadi karena kuncinya penegakkan hukum itu. Kita berharap seluruh pimpinan di sana, nggak berhenti lakukan upaya perdamaian dengan komponen di Papua. Kami setuju kalau Papua damai, kalau ada kekerasan, kalau ada pidana umum proses penegakan hukum, tapi ini dialog perdamaian nggak dilakukan," ucap Nur Kholis.
Sebanyak 2 anggota Brimob yang bertugas di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Rabu 3 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WIT. Akibat penembakan tersebut, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson meninggal dunia.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, penembakan terjadi kalau keduanya tengah membantu kegiatan di salah satu gereja di Ilaga, Papua.
Setelah peristiwa tersebut, belasan honai atau rumah adat Papua diduga dibakar oleh anggota Brimob saat melakukan penyisiran, pasca-penembakan 2 anggota Brimob Den A Kotaraja yang diduga oleh kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, ibukota Kabupaten Puncak, Papua.
Anggota DPRD Kabupaten Puncak, Papua Pelinus Balinal mengatakan, honai yang dibakar itu ditinggal pergi penghuninya, karena ketakutan pasca-penembakan. (Ein)
Komnas HAM Minta Pemerintah Bangun Istana Presiden di Papua
Menurut Nur Kholis, dengan di bangunnya pusat pemerintahan di Papua, pemerintah lebih peka dengan pelanggaran HAM.
diperbarui 04 Des 2014, 17:03 WIBDiterbitkan 04 Des 2014, 17:03 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 Ramadan UpdateDahulukan Makan atau Sholat Dulu? Ini Jawaban Gus Baha
5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Oppo Reno13 Series Siap Rilis di Indonesia, Kapan?
Apakah Bani Israil Sama dengan Israel? Ini 6 Fakta Menarik yang Perlu Anda Ketahui
Resep Mochi Coklat Lembut Khas Jepang, Coba 6 Variasi Isi Ini
Fore Coffee Sambangi Bursa, Mau IPO?
Resep Wingko Babat yang Lezat, Begini Trik Anti Gagalnya
Hyaluronic Acid Fungsi: Manfaat dan Cara Penggunaan untuk Kesehatan Kulit
Resep Tongseng Ayam Tanpa Santan yang Lezat, Sehat, dan Mudah Dibuat
Diduga Tewas Bunuh Diri, Anggota Polres Way Kanan Dimakamkan Secara Khidmat
Nilai Plus Patrick Kluivert Sebelum Latih Timnas Indonesia, Dongkrak Peringkat FIFA Curacao dari 155 ke 75 dalam Setahun
15 Resep Mie Goreng Enak yang Mudah Dibuat di Rumah
Komedian Nurul Qomar Dikabarkan Meninggal Dunia, Sempat Dirawat karena Kanker Usus
Diperiksa Kejati Lampung, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya Miliki Harta Kekayaan Rp20,9 Miliar