Fadel Muhammad: Demi Damai Golkar Bisa Diadakan Munas Islah

Menurut Fadel, apa yang diputuskan Menkumham Yasonna Laoly soal kisruh Golkar ada benarnya.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 16 Des 2014, 15:47 WIB
Diterbitkan 16 Des 2014, 15:47 WIB
Fadel Muhammad
Fadel Muhammad. (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Munas Bali Fadel Muhammad mengatakan, islah merupakan jalan terbaik bagi Partai Golkar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi saat ini.

"Saya pikir yang terbaik islah kedua belah pihak. Untuk islah ada beberapa alternatif," kata Fadel saat menghadiri pertemuan petinggi Golkar di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Alternatif itu adalah bagaimana kubu Munas Bali dengan ketua umumnya Aburizal Bakrie atau Ical dan kubu Munas Jakarta dengan ketua umum Agung Laksono akan berembuk. Akan dibahas pula alternatif untuk menggabungkan kepengurusan hasil Munas Bali dan Ancol (Jakarta), atau diadakan munas islah.

"Jadi saya pada pikiran bahwa tidak ada cara lain kecuali islah. Bisa membuat Munas Islah atau menggabungkan Munas Bali dan Ancol. Hal itu harus adil, misalnya dulu kedua kubu pernah saling pecat, maka keduanya perlu membentuk kesepakatan baru, pemimpin baru," kata dia.

Menurut Fadel, apa yang diputuskan Menkumham Yasonna Laoly soal kisruh Golkar ada benarnya. Kedua kubu harus menyelesaikan persoalan secara internal melalui mahkamah partai.

"Keputusan Kemenkumham saya pikir, islah yang terbaik. Saya juga pernah menyampaikan hal itu beberapa hari yang lalu. Kita harus islah untuk bersama-sama," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan tak bisa memutuskan Munas Partai Golkar mana yang sah antara Bali dan Ancol. Pihaknya kesulitan memutuskan karena faktor waktu. Berbeda dengan PPP.

"Saya lihat faktanya, saya dipaksa mengambil keputusan. PPP tidak. Case-nya sangat berbeda, Golkar menyerahkannya dalam waktu bersamaan," ujar Yasonna di kantornya.

Selain itu, setelah dikaji, ternyata kedua Munas itu sama-sama sah dan kuorum. Karena itu, pemerintah mengembalikan agar Golkar menyelesaikan dulu perselisihan mereka baru bisa kemudian diputuskan.

"Golkar harus menelusuri terlebih dulu. Itu yang kami putuskan, mengembalikan ke internal Golkar," tegas Yasonna. (Mvi/Sss)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya