JK Beri Penghargaan Mensos Soal Pelayanan Penyandang Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan, atas Pelayanan Penjangkauan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Masyarakat. Penghargaan diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, dalam penutupan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta pada 29 April kemarin.

"Saya baru terinformasikan 13.30 dapat penghargaan. Saya segerakan kemari. Pelayanan disabilitas, yang mudah-mudahan bisa beri penguatan pada semua elemen pada penyandang disabilitas," kata Khofifah di Hotel Bidakara, Jakarta pada 29 April 2015 kemarin.

Sejak menjabat Mensos, Khofifah mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan pendataan penyandang disabilitas di seluruh provinsi. Kepada pemimpin di daerah-daerah, Kementerian Sosial mendesak agar pendataan dilakukan secara valid.

"Ini kerja bareng seluruh elemen, yang tak kenal henti. Kita keliling di tiap titik. Out reach yang kita lakukan minta data penyandang disabilitas, masuk juga validasi data penyandang disabilitas yang dapat perlindungan sosial," ujar dia.

Khofifah mengaku berkampanye secara optimal soal disabilitas. Kemsos minta penyandang disabilitas tidak terlewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Termasuk menyiapkan Inpres untuk penyandang disabilitas.

"Dalam bentuk Inpres, bisa jadi sumber referensi bagi pemerintah daerah," tambah Khofifah.

Selain Khofifah, penghargaan lain juga diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Layanan Tujuh Menit (Lantum) dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk Pengesahan Badan Hukum versi Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.

Prostitusi dan Perbudakan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah berwacana membuat lokalisasi prostitusi, dan memberikan sertifikat bagi pekerja seks komersial (PSK). Wacana ini ditentang keras oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"Tiap lokalisasi dan prostitusi ada perbudakan, eksploitasi, kriminalisasi di dalamnya. Masa mau kita dukung," kata Khofifah dalam kesempatan yang sama.

"Mari kita bangun dan tegakkan hak martabat manusia, ketika lihat perdagangan manusia, kita harusnya menolak perbudakan, eksploitasi, tolak perdagangan manusia, dan kriminalisasi tubuh manusia," imbau dia.

Dari hasil blusukan, Khofifah menyadari, prostitusi merupakan salah satu penyakit yang harus diberantas. Penyakit ini tidak menyerang tubuh, tapi merusak pikiran masyarakat.

"‎Pengaruhnya besar, di daerah yang jauh dari pusat, saya datang. Mereka butuh 50 ribu, untuk pulsa dan harus masuk lokalisasi," tutur Khofifah.

Yang paling parah, Khofifah menemukan ada sebuah nenek menjadi PSK dan pelanggannya anak-anak SD. Ia pun bersyukur Gang Dolly sebagai lokalisasi prostitusi di Surabaya telah ditutup.

Politisi Partai Kebangkian Bangsa (PKB) itu mengatakan, perlu dilakukan revolusi karakter dan restorasi sosial untuk mengatasi masalah ini. Bukan membuat lokalisasi prostitusi.

"Kalau saya sebut revolusi karakter dan restorasi sosial. Kalau bisa integrasikan, saya rasa mereka nggak akan masuk lokalisasi. Harusnya mereka tidak transaksikan tubuh mereka," imbuh Khofifah.

Terhadap wacana Ahok, Khofifah mengaku, sudah berdiskusi dengan orang nomor satu di Jakarta itu. Apa yang diucapkan di media, tidak akan dilakukan mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Saya sudah bertemu beliau. Saya tanya soal lokalisasi dan dia bilang tidak akan bikin itu. Dia bilang mau tunjukkan ada tempat striptis siang hari, saya tidak sebut hotel. Di Jakarta ada sebuah tempat teman-teman PSK seluruh dunia ada di situ. Beliau ingin sampaikan pesan ada tempat Jakarta yang begitu (bukan bangun lokalisasi)," jelas Khofifah. (Rmn)