Rayakan Iduladha Rabu, Muhammadiyah Minta Dispensasi

Pimpinan pusat Muhammadiyah memastikan akan melaksanakan salat Iduladha pada Rabu 23 September 2015.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 22 Sep 2015, 13:37 WIB
Diterbitkan 22 Sep 2015, 13:37 WIB
20150922-Pasar-Murah-Jakarta-Amran-Sulaiman
Pekerja memeriksa sejumlah sapi di dalam truk saat pelepasan pasar murah beras dan sapi di Jakarta, Selasa (22/9/2015). Sebanyak 30 truk beras dan sapi didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional DKI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan pusat Muhammadiyah memastikan akan melaksanakan salat Iduladha pada Rabu 23 September 2015. Atau 1 hari lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama pada Kamis 24 September 2015.

Untuk itu, Muhammadiyah rencananya akan menunaikan salat Iduladha pada esok hari.

"‎Kami hari ini sudah puasa Arafah. Dan besok Iduladha. Sejumlah negara juga ada yang besok. Namun pemerintah dan ormas yang lain itu tanggal 24 September," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Haedar meminta agar seluruh pihak mengharagi perbedaan waktu penentuan Iduladha yang ditetapkan Muhammadiyah. ‎

"Selama titik temu itu belum dicapai, sebagai hak konstitusional, siapapun yang berbeda harus saling menghargai," ujar Haedar.

Dia menyatakan, walau berbeda waktu pelaksanaan, Muhammadiyah terus berupaya mencari titik temu agar ke depan tercapai kesepakatan dalam perhitungan di antara ormas-ormas Islam dan pemerintah.

Karena itu organisasi yang didirikan pada 1912 ini berharap adanya kalender hijriah internasional, seperti halnya kalender Masehi. ‎

Sementara itu, dia juga berharap perhatian pemerintah untuk memberikan dispensasi waktu bagi pengikut Muhammadiyah yang merayakan Iduladha pada Rabu besok.

"Kepada kaum muslimin yang akan merayakan Iduladha besok. Tentu beberapa daerah kami apresiasi karena telah memberikan hari libur khusus, sehingga beberapa daerah libur 23-24 September. Kalau tak bisa, hendaknya diberikan dispensasi untuk datang telat. Dan itu hak konstitusional. Kalau telat datang kantor mudah-mudahan ada kearifan dari pejabat di semua struktur pemerintah," papar dia. ‎

Para pimpinan Muhammadiyah yang hadir dalam silaturahmi dengan Presiden Jokowi itu di antaranya Prof Dr H Yunahar Ilyas, Prof Dr Dadang Kahmad, Drs H Dahlan Rais, Dra Hj Siti Noordjanah Djohantini (Ketua Umum PP Aisyiyah), dan Dr H Abdul Mu’ti M.Ed Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.‎ (Ndy/Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya