Tantangan Tito, Mulai Minimnya Anggaran hingga Haluan Polri

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo ‎menyampaikan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh calon kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian.

Tantangan pertama, kata Bambang, adalah tentang perbaikan tata kelola kepolisian. Di antaranya soal kompetensi, perilaku, transparansi, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas.

"Di bawah kepemimpinan duet Badrodin Haiti dan Budi Gunawan ada sedikit perbaikan tapi masih jauh dari harapan," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, tantangan lain adalah minimnya anggaran Polri. Ia mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2017, di mana Polri meminta tambahan Rp 23 triliun dari Rp 73 triliun yang disetujui pemerintah.

"Tugas Komisi III untuk memperjuangkan itu," kata dia.

Minimnya anggaran ini, diakui Bamsoet sebagai tantangan tersendiri. Setiap tahun anggaran Polri sebagian besar habis untuk biaya gaji atau belanja pegawai. Bambang mengatakan, masih banyak gaji pegawai ‎yang di bawah Upah Minimum Regional.

"Ini menyedihkan, sehingga kita menyaksikan satu-dua polisi kerja sambilan jadi pemulung, ojek, tukang roti, tukang bakso, untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Memang menuntut reformasi di tubuh Polri dengan anggaran yang kecil tidak adil," papar dia.

"Kalau ada pungutan liar di jalanan, istilahnya 'polisi PIT, pekgo, atau berapa', itu sedang mengatasi uang patroli, biaya bensin patrolinya yang memang tidak ada. Sementara dia harus berputar-putar. Ini tantangan saudara kapolri," sambung Tito.

Selain itu, Bamsoet mengingatkan, hitam putih Polri ada di tangan Tito. Karenanya, Bambang berharap Tito bisa memaparkan visi-misi yang bisa menjawab seluruh tantangan ini.

"Mau dibawa ke mana Polri ini dalam beberapa tahun ke depan.‎ Apakah Anda akan membawa Polri ‎menjadi polisi rakyat yang mampu melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman masyarakat, atau menjadikan Polri sebagai alat pemukul, atau membawa Polri menjadi pelindung kekuasaan, dan menjadikan polisi istana," Bambang menandaskan.