PDIP di Antara Pilihan Ahok dan Risma

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang Pilkada DKI Jakarta, partai politik mulai berlomba-lomba mengusung pasangan calon gubernur. Bahkan, partai kecil maupun besar siap berkoalisi demi memenangkan perebutan kursi DKI satu.

Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar mendukung Ahok. Sedangkan partai lainnya membentuk Koalisi Kekeluargaan, yakni Partai Gerindra, PDIP, PKS, PAN, PKB, dan PPP.

Namun, suara PDIP kini terbelah, khususnya di jajaran bawah. Sebagian mendukung Ahok, sebagian lainnya menolak pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu.

Di sisi lain, PDIP disebut-sebut memilih Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau yang lebih dikenal Risma, untuk maju pada Pilkada DKI. Namun, PDIP sepertinya belum yakin melihat peta politik.

Seperti biasanya, PDIP tak gegabah memilih calon. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini selalu menimbang-nimbang peta kekuatan politik, hingga detik-detik akhir pencalonan. Seperti pengalaman Pilkada DKI 2012, saat mencalonkan pasangan Jokowi-Ahok.

PDIP seperti dihadapkan pada pilihan sulit, antara Risma atau Ahok. Keduanya memang sama-sama memiliki kans yang baik memimpin Jakarta. Ahok dengan sikap terbukanya mendekati PDIP, sedangkan Risma masih malu-malu.

Persis pada Hari Kemerdekaan ke-71 RI, Rabu 17 Agustus 2016, Ahok menyambangi Kantor DPP PDIP. Kedatangan Ahok telah membuka ruang komunikasi yang baik antara kedua pihak.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan, dalam pertemuan tersebut dibahas juga perihal kriteria pemimpin daerah yang ideal di mata PDIP.

Lalu PDI P menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja Ahok dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat selama menjabat sebagai pemimpin ibu kota Jakarta. Penilaian ini ibarat sinyak untuk memasangkan Ahok-Djarot.

"Kehadiran Ahok dan Djarot ke kantor DPP, membuka ruang komunikasi yang lebih baik. Supaya Ahok tahu suasana kebatinan dan kepartaian dalam mencoba terus-menerus menyiapkan proses calon pemimpin. Proses penyiapan calon pemimpin adalah tugas yang tidak berkesudahan yang dilakukan partai," ujar Hasto di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Jumat 19 Agustus 2016.

"Untuk Ahok dan Djarot, sebagai kepala daerah incumbent, di dalam mekanisme kami untuk dapat dicalonkan, melalui tahapan penilaian kinerja pemerintahan. Sebagai alat evaluasi, kami punya dasar penilaian partai sebagai platform penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diusung PDIP," sambung dia.

Hasil dari evaluasi tersebut, ada beberapa kritik PDIP terhadap Ahok. Kritik tersebut muncul setelah partai mengevaluasi secara komperhensif dari berbagai aspek pemimpin ideal DKI Jakarta.

Beberapa aspeknya adalah legalisasi, anggaran, komitmen gotong-royong sebagai alat penyelesaian masalah dan bagaimana perhatian pemimpin kepada rakyat miskin.

"Ada kritik juga kepada Ahok, bahwa pemimpin harus merangkul, mengayomi, memberikan teladan dan harus bisa menyatukan seluruh komponen masyarakat," kata Hasto.

Pada kesempatan lain, PDIP juga memberikan sinyal agar kader di jajaran bawah tunduk terhadap partai untuk mendukung Ahok. Pandangan boleh berbeda, tetapi keputusan partai harus dijalankan bersama.

"Namun ketika keputusan politik sudah diambil, mereka taat asas," kata Hasto saat meninjau pelaksanaan Jambore Nasional 2016 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Jumat 19 Agustus 2016.

Sinyal dukungan kepada Ahok juga terlihat dari pernyataan Hasto, yang menyebutkan ada hubungan personal antara Megawati dengan Ahok yang sangat erat. Hubungan tersebut sudah terjalin lama.

"Ketika kami sering berdiskusi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, sejak dulu saya katakan Bu Megawati sebagai pribadi yang sayang sama Ahok," ujar dia.

Kendati, Hasto menyatakan, bukan berarti Megawati serta merta mendukung niat Ahok maju dalam momen perebutan kursi DKI 1. Megawati akan tetap menghargai proses kelembagaan partai dalam mempersiapkan calon kepala daerah.

Menurut Hasto, Megawati akan mendahulukan aspirasi masyarakat saat memutuskan sikap partai di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Melepas Risma?

Dukungan PDIP sepertinya condong kepada Ahok, ketimbang Risma. Sinyal tersebut lagi-lagi tersirat dalam pernyataan sang Sekjen.

"Pemimpin punya tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Kami menghormati apa yang disampaikan Ibu Risma," tegas Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 18 Agustus 2016.

Pada kesempatan berbeda, Hasto menyebutkan sinyal berbeda. Dia mengatakan Risma adalah sosok pemimpin ideal di mata Megawati.

Selain cinta lingkungan, Risma dianggap berhasil mewujudkan hal-hal yang diharapkan Megawati terkait model pemimpin daerah.

"Ibu Megawati Soekarnoputri selalu berpendapat bahwa Ibu Risma mampu menjabarkan apa yang diharapkan ketua umum," ujar Hasto saat kunjungan Jambore Nasional 2016 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Jumat 19 Agustus 2016.

"Karena Ibu sangat cinta tanaman, cinta lingkungan, sehingga Ibu Risma mampu menjabarkan itu," sambung dia.

Selain itu, Risma juga dinilai bisa merepresentasikan gambaran politik yang manusiawi.

"Membangun ruang-ruang publik bagi masyarakat dan kekuasaan yang berpihak pada wong cilik. Itu merupakan model yang terus diusung PDIP," kata Hasto.

Sementara, Risma sebelumnya mengaku belum mendapatkan surat dari Megawati Soekarnoputri terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun, Risma mengatakan, jika boleh memilih ingin tetap menjadi Wali Kota Surabaya. Tapi terlepas dari itu, dia menyerahkan semuanya kepada takdir Tuhan.

Saat disinggung warga Surabaya yang mendukung dia maju Pilkada DKI Jakarta, Risma malah menjawab, "Siapa yang mendukung aku? Kamu mau mengusir aku ya, jangan diusir opo'o rek rek," kata Risma bernada gurau.

Risma menyatakan, beberapa temannya juga meminta maju jadi gubernur Jawa Timur, tapi dia menegaskan wilayah Jawa Timur itu luas. "Sampai ke pucuk gunung seperti Pacitan dan saya tidak bisa menyentuh daerah itu, maka apa artinya saya sebagai gubernur."

"Jadi tidak mudah jadi gubernur itu, kalau orang di sekitar saya pasti percaya sekali dengan apa yang sudah saya ucapkan," pungkas Risma.