Liputan6.com, Jakarta - Baru baru ini, CSIS menggelar survei kinerja pemerintahan Jokowi-JK di tahun kedua. Hasilnya mayoritas masyarakat masih cukup puas dengan hasil kerja keduanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, hasil ini menurutnya harus disyukuri oleh pemerintah. Hal itu menunjukkan masyarakat masih percaya dan punya harapan besar terhadap Jokowi-JK.
"Itu realitas masyarakat, kita menghormati itu sampai seluruh kerjanya lima tahun ke depan, mudah-mudahan makin baik," ujar Hinca di sela Deklarasi pasangan calon Wali Kota Pekanbaru di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Hanya saja, hasil survei juga harus menjadi catatan pemerintah. Meski persentase kepercayaan masyarakat masih di atas 50 persen, pemerintah tetap harus waspada. Hinca menilai, survei juga mesti menjadi motivasi dan dorongan bagi para menteri kabinet Kerja untuk melaksanakan tugas lebih maksimal.
Baca Juga
"Ini jadi cambuk bagi Presiden Jokowi dan kabinet untuk menaikkan lagi kinerjanya," tutur dia.
Advertisement
Hasil survei CSIS mencatatkan kepuasan, keoptimisan, dan keharmonisan masyarakat atas pemerintahan Jokowi di tahun kedua. Dalam rilis resminya di Kantor CSIS di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipaparkan data survei terhadap 34 provinsi dengan sampel paling rendah 0,5 dari populasi dan paling tinggi 17,5 persen sampel yang dipakai.
"Kami menemukan kepuasan publik yang meningkat dari tahun lalu. Rata-rata, masyarakat yang bekerja sebagai petani, berjenis kelamin laki-laki, tinggal di pedesaan dan berada di kawasan pulau Jawa lebih optimis dan bahagia," ujar Ketua Departemen Politik dan Hubungan International CSIS, Vidhyandika Perkasa, di Jakarta Pusat, Selasa, 13 September 2016.
Selain itu, ucap Vidhyandika, masyarakat juga merasa puas dengan kinerja pemerintah di bidang maritim. Bidang maritim mendapatkan kepuasan 63 persen, lalu diikuti bidang hukum 62 persen, bidang politik 53 persen, dan terakhir bidang ekonomi dengan 46 persen kepuasan masyarakat.
"Sektor ekonomi menjadi kepuasan yang rendah, dan komitmen pemerintah dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi sektor yang tak terlalu optimis," Vidhyandika menjelaskan.