Jokowi: Pungli Rp 10 Ribu pun Akan Saya Urus

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah semakin menguatkan komitmennya memberantas pungutan liar atau pungli di semua pelayanan masyarakat. Karenanya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan jajarannya tidak main-main memberikan pelayanan ke masyarakat.

Meskipun kerugian yang ditimbulkan pungli tidak lebih besar dibanding kasus-kasus lainnya, Jokowi memastikan, akan tetap memberantas. Sebab, menurut Jokowi, pungutan liar sekecil apapun merupakan budaya kerja yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang jauh lebih besar.

"Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya Rp 500 ribu atau Rp 1 juta, urusan Rp 10 ribu pun akan saya urus. Kecil-kecil tapi meresahkan, kecil-kecil tapi menjengkelkan," kata Jokowi, dalam keterangan tertulis dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Minggu (16/10/2016).

"Kita harus membangun sebuah budaya yang baik, budaya kerja yang cepat," imbuh dia.

Jokowi menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi pungli dalam pelayanan kepada masyarakat. Khususnya pengurusan izin.

"Sekarang yang namanya pungli hati-hati, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan SIM, tidak hanya urusan KTP," kata Jokowi.

"Yang namanya urusan untuk izin-izin semuanya akan saya awasi. Saya akan awasi," tegas Jokowi.

Tak Sekadar Seremonial

Dalam acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat Surakarta tersebut, Jokowi mengingatkan kepada jajarannya, agar ke depan acara penyerahan sertifikat tanah jangan hanya bersifat seremonial, tetapi harus benar-benar langsung diserahkan.

Karena itu, pada kesempatan tersebut Jokowi meminta masyarakat yang hadir untuk menunjukkan sertifikat yang telah diterimanya.

"Saya ingin memastikan semuanya masyarakat pegang yang namanya sertifikat seperti ini. Sekarang saya minta semuanya diangkat. Benar-benar pegang tidak?" tanya Jokowi kepada hadirin.

Menurut Jokowi, pemerintah telah menargetkan 60 juta penerbitan sertifikat di seluruh daerah, dengan target lima juta sertifikat pada 2017.

Kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus diselesaikan Kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional). "Saya sudah perintahkan, saya kalau bekerja pasti dengan target, tahun depan harus selesai lima juta sertifikat di seluruh Indonesia," jelas dia.

Mengakhiri pengarahannya, Jokowi berpesan kepada warga yang pada hari itu mendapat sertifikat tanah, agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.

"Sertifikat ini dijaga yang baik, diberi plastik, disimpan yang baik. Saya ulangi lagi, jangan dijual kalau betul-betul sangat tidak diperlukan, apalagi dijual untuk hal yang konsumtif," tutup Jokowi.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah memberikan sertifikat tanah, kepada 3.515 warga yang tinggal di 15 kabupaten Kota Surakarta.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.