KPK Larang Direktur Penyidikan Penuhi Undangan Pansus Angket

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tak mengizinkan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Aries Budiman, memenuhi panggilan panitia khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK. Hal tersebut merupakan keputusan dari seluruh komisioner KPK.

"Pimpinan tidak sependapat untuk yang bersangkutan (Aris Budiman) hadir," ujar Saut saat dikonfirmasi, Selasa (29/8/2017).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengaku pihaknya sudah menerima surat pemanggilan Dirdik KPK tersebut. Surat tertanggal 28 Agustus 2017 meminta agar Aris hadir dalam rapat dengar pendapat umum dengan pansus angket DPR.

"Respons terhadap surat tersebut perlu kami pertimbangkan agar langkah KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Febri.

Rencana pemanggilan Aries sempat disampaikan oleh Ketua Pansus Angket Agun Gunandjar Sudarsa. Agun akan memanggil Aries pada Selasa malam nanti.

Kehadiran Aries di pansus angket diharap bisa menjelaskan lebih jauh terkait dugaan pertemuan Aris dengan anggota Komisi III DPR terkait pemulusan penyidikan perkara korupsi e-KTP. Aris sendiri sudah membantah pertemuan tersebut.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Menurut Agun, kehadiran Aries tak perlu melalui izin dari komisioner KPK. Sebab, Aries merupakan penyidik yang berasal dari Polri.

"Aries akan hadir, sudah izin. Dia ini kan penyidik Polri, tentu atasannya Kapolri. Kapolri sudah beri izin. Mekanisme itu sudah kami tempuh," kata Agun.

Agun mengatakan, pansus tidak perlu meminta izin dengan Pimpinan KPK untuk menghadirkan Aries dalam RDP. Sebab, Aries merupakan penyidik Polri sehingga yang berwenang untuk memberikan izin adalah Kapolri.

Pansus angket KPK akan mengonfirmasi Aries Budiman mengenai dugaan pertemuan tujuh penyidik KPK dengan anggota Komisi III DPR.

"Terkait dengan Pak Aries Budiman, kita undang ke pansus itu juga bagian dari langkah maju pansus dan kita ingin mulai secara bertahap. Publik mulai terpahami mulai terkondisikan bahwa sebetulnya tidak boleh ada yang tabu dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR. Anggota DPR yang bertemu itu siapa sebutkan namanya," pungkas Agun.