Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Usai Kasus Dirut Garuda, Demokrat Usul Direksi BUMN Tak Perlihatkan Kemewahan

Para direksi BUMN memang tak tepat memperlihatkan harta kekayaan, hobby dan gaya hidup mewah ke masyarakat meski bergaji besar.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 08 Des 2019, 01:11 WIB

Diterbitkan 08 Des 2019, 01:11 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi saat konferensi pers penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis (5/12/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengusulkan agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para jajaran direksi perusahaan pelat merah mempertontokan kemewahan kepada publik.

Hal ini dikatakannya merespons kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Bromton yang dilakukan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara.

"Itu maka kami mengusulkan, kalau memang serius mau bersih-bersih dan meletakkan pondasi BUMN, sekalian saja buat kebijakan Direksi BUMN tidak boleh "show" dan mempertontonkan hobi-hobi mewah di ruang publik," kata Jansen kepada Liputan6.com, Sabtu (7/12/2019).

Menurut dia, sejauh ini gebrakan Erick sudah cukup berani salah satunya saat memarahi Direksi BUMN yang makan di restoran mewah. Jansel menilai usulannya itu sejalan dengan kebijakan Erick yang ingin bersih-bersih BUMN.

"Apalagi kalau BUMN yang dipimpinnya merugi. Kalau BUMN nya untung silakan saja," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tak tepat perlihatkan gaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis (5/12/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Selain itu, dia menyebut para direksi BUMN memang tak tepat memperlihatkan harta kekayaan, hobi dan gaya hidup mewah ke masyarakat meski bergaji besar.

Sebab, saat ini banyak BUMN yang tengah merugi dan keuangannya masih disuntik pemerintah dari pajak rakyat melalui Penanaman Modal Negara (PMN).

"Kalau mau mewah mewahan ya jadi Lawyer (pengacara) aja atau kerja di perusahaan milik sendiri. Bukan di BUMN yang milik rakyat," tegas Jansen.

Lanjutkan Membaca ↓