Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa harga gabah petani tidak boleh dibeli di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Jika ada petani yang mendapatkan harga di bawah HPP, Perum Bulog akan turun tangan untuk membeli langsung dengan harga yang telah ditetapkan.
Advertisement
Baca Juga
"Jika harga gabah di bawah HPP, maka Bulog akan membeli langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kg," ujar Menko Pangan Hasan saat berdialog dengan petani di Desa Danda Jaya, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2025).
Advertisement
Komitmen Pemerintah Kawal Harga Gabah
Zulkifli menekankan pentingnya pengawalan terhadap kebijakan ini agar tidak merugikan petani. Ia meminta pemerintah daerah, Bulog, kepala desa, bupati, hingga aparat TNI dan Polri untuk memastikan harga gabah tetap sesuai dengan ketentuan.
"Gubernur, Bulog, kepala desa, bupati, TNI, dan Polri harus mengawal kebijakan ini agar petani tidak dirugikan. Jika ada petani yang menjual gabahnya di bawah Rp6.500 per kg, segera laporkan ke pihak berwenang agar ditindaklanjuti," tegasnya.
Langkah ini dilakukan guna memastikan kesejahteraan petani serta menjaga harga gabah tetap stabil, terutama saat musim panen raya. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen guna mencegah anjloknya harga di pasaran.
Dampak Positif bagi Petani dan Ketahanan Pangan
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengapresiasi kunjungan Menko Pangan yang secara langsung meninjau lahan pertanian di daerahnya. Ia optimistis bahwa panen raya yang akan berlangsung pada Maret 2025 dapat memberikan dampak positif bagi petani dan ketahanan pangan daerah.
"Alhamdulillah, Pak Menko hadir dan memastikan bahwa Desa Danda Jaya, Kabupaten Batola, akan panen raya pada Maret mendatang. Ini sesuai dengan jadwal tanam yang telah dilakukan sebelumnya," ungkapnya.
Dengan adanya kontrak serapan gabah sesuai HPP Rp6.500 per kg, petani di Kalsel semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi dan menjaga ketahanan pangan. Kabupaten Barito Kuala sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung padi andalan di provinsi ini.
"Semoga petani terus semangat, dan Kalimantan Selatan tetap surplus beras. Program optimalisasi lahan yang meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun akan terus kita dorong," tambahnya.
Advertisement
Dukungan Penuh dari Pemerintah dan Pemangku Kepentingan
Kunjungan Menko Pangan di Kalimantan Selatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, termasuk Anggota DPR Khairul Saleh, Endang Agustina, dan Sudian Noor.
Hadir pula Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, Pj Bupati Barito Kuala, Dinansyah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batola, Harmuni, serta perwakilan TNI/Polri.
Dengan kebijakan tegas pemerintah terkait harga gabah, diharapkan kesejahteraan petani dapat terus meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.
![Loading](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)