Terganggu Abu Sayyaf, Mahfud Md Rencanakan Kunjungan ke Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Menkopolhukam Mahfud Md gerah dengan gangguan kelompok Abu Sayyaf yang terus saja menculik Warga Negara Indonesia. Dia pun merencanakan kunjungan ke Malaysia demi membahas masalah tersebut bersama pemerintah Negeri Jiran.

"Mungkin dalam waktu tidak lama saya akan ke sana membahas Abu Sayyaf. Ini mengganghu juga," tutur Mahfud di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1/2020).

Menurut Mahfud, kelompok Abu Sayyaf hanya berani menjalankan penculikannya di perairan luar Indonesia. Ini sangat meresahkan dan dibutuhkan kerja sama yang matang bersama para negara tetangga.

"Menculik orang Indonesia di perairan Malaysia dan Filipina. Kita baru bebaskan tiga, diculik lagi lima," jelas dia.

Mahfud menilai kelompok Abu Sayyaf menjadi salah satu gangguan teritorial terhadap Indonesia. Peran dari negara tetangga pun diperlukan untuk saling mendukung kedaulatan masing-masing.

"Oleh karena itu kerja sama Indonesia Malaysia bisa digalang lebih jauh," Mahfud menandaskan.

Webelumnya, kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 WNI di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah pada 16 Januari 2020 pukul 20.00 waktu setempat terkonfirmasi sebagai kasus penculikan oleh Kelompok Abu Sayyaf.

Di dalam kapal terdapat 3 awak kapal WNI yang dilepaskan penculik dan mengkonfirmasi 5 awak kapal WNI lainnya dibawa kelompok penculik.

Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, akan membicarakan langkah-langkah yang akan diambil soal Abu Sayyaf.

"Kita masih masih bicarakanlah langkah-langkahnya. Karena kita ingin menyelesaikan bukan sekedar yang 5 itu. Karena sudah terjadi berkali-kali kan? Nanti yang 5 selesai, capek kita, ada lagi, ada lagi," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa 21 Januari 2020.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia menuturkan, pihaknya akan mencari solusi panjang agar hal tersebut tidak terjadi berulang-ulang.

"Kita sebenarnya sedang berpikir penyelesaian yang jangka panjang bukan kasus per kasus begitu," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, untuk 5 WNI tersebut, pihaknya akan melakukan pengintaian. Dan aparat keamanan meningkatkan kerja sama.

"Kementerian Luar Negeri juga sudah melakukan kontak-kontak itu dengan Filipina dan Malaysia," jelas Mahfud.

Menurut dia, evaluasi pasti akan dilakukan. Dan tak perlu dijadwalkan.

"Kalau begini, lalu dibicarakan kan itu namanya evaluasi. Rapat itu tadi kan evaluasi juga. Jadi evaluasi itu enggak perlu dijadwalkan. Harus berlangsung secara otomatis dan terus menerus," pungkasnya.