3 Kebijakan Terbaru Jokowi Tangani Pandemi Virus Corona Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus melakukan beragam upaya untuk menangani pandemi virus Corona Covid-19 di Indonesia.

Salah satunya, Jokowi menyetujui rencana pengalihfungsian bekas laboratorium penelitian vaksin flu burung menjadi tempat produksi alat tes PCR virus Corona Covid-19.

"Salah satu sarana yang akan kita gunakan adalah gedung yang dulu akan digunakan untuk laboratorium vaksin flu burung, produksi vaksin flu burung. Itu nanti akan kita ubah menjadi gedung untuk memproduksi PCR. Bapak presiden sudah menyetujui," kata Menko PMK Muhadjir Effendy usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2020).

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar penyebaran virus corona Covid-19 di tiga daerah yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan bisa diatasi.

Berikut 3 kebijakan terbaru Presiden Jokowi dalam menangani pandemi virus Corona Covid-19 dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta penyebaran Covid-19 di tiga daerah yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan bisa diatasi.

Jokowi meminta dilakukan penambahan fasilitas serta tata kelola yang diperlukan.

Presiden Jokowi memerintahkan agar rumah sakit darurat di Surabaya, Jawa Timur ditangani oleh Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Hal ini seiring permintaan Jokowi agar penyebaran Covid-19 di tiga daerah antara lain Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan dapat diatasi.

Selain itu, ia ingin dilakukan penambahan fasilitas dan tata kelola yang diperlukan.

"Misalnya RS darurat yang ada di Surabaya itu. Beliau memerintahkan supaya ditangani oleh Pangkogabwilhan I," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

Jokowi juga meminta rumah sakit darurat Covid-19 tersebut dapat ditangani seperti di Wisma Atlet Kemayoran dan Batam. Hal yang sama melibatkan TNI yaitu untuk karantina WNI dari Wuhan.

"Nanti di Surabaya Presiden memerintahkan supaya ditangani Pangkogabwilhan I," kata Muhadjir.

Jokowi menyetujui rencana pengalihfungsian bekas laboratorium penelitian vaksin flu burung menjadi tempat produksi alat tes PCR virus Corona Covid-19.

Ini sebagai dukungan karena saat ini Indonesia telah dapat memproduksi sendiri alat tes PCR.

"Salah satu sarana yang akan kita gunakan adalah gedung yang dulu akan digunakan untuk laboratorium vaksin flu burung, produksi vaksin flu burung. Itu nanti akan kita ubah menjadi gedung untuk memproduksi PCR. Bapak presiden sudah menyetujui," kata Menko PMK Muhadjir Effendy usai bertemu Presiden Jokowi.

Menurut Muhadjir, produksi alat PCR tersebut nantinya akan dikoordinasikan antara Kementerian BUMN yang membawahi Bio Farma dan Kementerian PUPR. Adapun Bio Farma sendiri saat ini di bawah Kementerian Kesehatan.

Dia menjelaskan pelibatan Kementerian PUPR tersebut diperlukan untuk menyiapkan desain konstruksi produksi PCR.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membantu agar proses rekonstruksi gedung dapat dipercepat. Saat ini, kata Muhadjir, Bio Farma sudah berhasil memproduksi 50 ribu alat tes PCR virus corona per minggu.

Untuk itu, dia berharap proses pengalihfungsian laboratorium dapat berjalan dengan cepat sehingga pengujian spesimen Corona juga semakin banyak.

"Kemarin saya berkunjung ke Bio Farma itu. Di sana Bio Farma sudah bisa memproduksi 50 ribu per minggu. Kalau itu bisa melipatgandakan produksinya sampai 2 juta per bulan, itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan beliau (Presiden Jokowi) sangat mendukung," jelas dia.

Muhadjir menyebut dengan adanya tempat produksi ini diharapkan membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada alat tes PCR impor. Sebab, pemerintah kerap kali terkendala alat tes PCR impor yang tak cocok dengan reagen yang digunakan.

"Apalagi kalau terlalu banyak jenis PCR kit itu sering tidak kompatibel dengan reagen ekstrasinya. Mereknya beda, bisa tidak cocok. Ini nanti kita sederhanakan, apalagi satu, lebih mudah untuk operasional di lapangan dan beliau sudah setuju. Nanti tinggal tindaklanjuti saja," tutur Muhadjir.