Ini 6 Rekomendasi KSDI soal Strategi Menurunkan Covid-19 dan Menaikkan Ekonomi

KSDI mendukung komitmen pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan dibanding ekonomi.

oleh Liputan6.com diperbarui 21 Sep 2020, 14:38 WIB
Diterbitkan 21 Sep 2020, 12:06 WIB
ksdi
Ketua Kelopok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) Yayan Sopyani Al Hadi dalam webinar Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi, Minggu (20/9/2020). (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Dalam webinar nasional kedua bertemakan "Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi," Kelopok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) kembali mengeluarkan enam rekomendasi. Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua KSDI Yayan Sopyani Al Hadi.

Pertama, kata Yayan, mendukung komitmen pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan dibanding ekonomi. KSDI mendukung penuh Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan kesehatan dibanding politik. Karena itu, semua pembantu presiden dan aparatur negara harus satu visi dengan Presiden Joko Widodo termasuk dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dimasing-masing institusi, kementerian, dan Lembaga.

"Kedua, mengharapkan pemerintah menerbitkan Perppu Pilkada yang berisi larangan kampanye dengan melibatkan kerumunan massa; mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan; dan menjadi payung hukum bagi Polri dan TNI untuk mendisiplinkan dan menertibkan warga agar mentaati protokol kesehatan," ujar Yayan dalam webinar yang digelar Minggu (20/9/2020) malam.

Ketiga, Mendorong KPU melakukan langkah-langkah progresif dan menerbitkan PKPU untuk keselamatan jiwa rakyat Indonesia saat mengikuti proses pilkada. Selain itu PKPU juga harus berisi aturan-aturan tegas karena ada indikasi politik uang akan semakin marak dalam Pilkada ditengah pandemi Covid-19.

Keempat, mendorong KPU agar pelaksanaan Pilkada diikuti dengan partisipasi pemilih yang dominan sehingga hasil pilkada legitimate dan disaat yang sama harus menjamin keamanan dan keselamatan pemilih.

Kelima, mendorong pemerintah segera meng realokasikan anggaran untuk pengadaan masker yang didistribusikan secara gratis kepada masyarakat dan melakukan tracing massive berupa Swab Test serentak secara gratis.

"Keenam, mendesak pemerintah dan aparatur di lapangan untuk berlaku adil baik kepada pelaku UMKM maupun mal-mal besar dalam menjalankan protokol kesehatan ataupun dalam jam-jam operasional," kata Yayan.

Webinar yang dipandu Ketua Dewan Pembina KSDI, Maruarar Sirait ini kembali menyedot perhatian publik. Webinar melalui aplikasi zoom dan live streaming Youtube ini dihadiri partisipan hingga 1.800 orang. Webinar ini pun berlangsung selama lima jam dengan tetap menarik perhatian partisipan, yang terbukti tak banyak yang keluar.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Webinar Berbasiskan Data

Menurut Yayan, berdasarkan database, partisipan webinar ini adala kepala daerah, politisi, aktivis, mahasiswa, dosen, guru, pimpinan media, pengusaha, artis, penyanyi, pegiat seni dan kebudayaan, birokrat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat pada umumnya, dari berbagai daerah di Indonesia. Ada juga peserta yang tinggal di luar negeri, seperti di Inggris dan Malaysia.

Hadir sebagai narasumber adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Ariawan, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dan Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari.

"Webinar KSDI selalu berbasiskan pada data-data ilmiah dan data-data di lapangan dari pakar di bidangnya, sehingga hasil webinar KSDI juga bisa menjadi rujukan dan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan," demikian Yayan.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya