HEADLINE: Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Janji Versus Realisasi?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun hari ini, (20/10/2020). Pasangan yang memenangi Pilpres 2019 ini, dilantik dalam sidang Paripurna MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo di Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

Selang beberapa hari pasca dilantik, Jokowi dan Ma'ruf membentuk Kabinet Indonesia Maju. Setidaknya, ada lima program kerja prioritas yang dibeberkan Jokowi saat pelantikan. Tentunya, lima program tersebut disusun Jokowi jauh sebelum virus corona (Covid-19) melanda Indonesia dan sejumlah negara.

Prioritas utama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yakni, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapainya, dia menilai butuh endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas Jokowi di periode kedua kepemimpinannya. Khususnya, yang menghubungkan kawasan produksi dan akses ke kawasan wisata sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.

Fokus ketiga Jokowi-Ma'ruf yakni, penyederhanaan sejumlah aturan yang berbelit-belit melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi langsung mengajak DPR menyusun omnibus law, sebuah perundangan sapu jagat yang bisa merevisi banyak undang-undang.

Tujuannya, untuk memudahkan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, agar terciptanya lapangan pekerjaan di Indonesia. Tampaknya, cita-cita Jokowi kini menjadi kenyataan.

Program prioritas keempat, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopot para menteri dan pejabat yang tak serius mewujudkan program pembangunan.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Jokowi di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019.

Terakhir, Jokowi akan fokus terhadap transformasi ekonomi di periode kedua kepemimpinannya. Ia mengajak semua pihak bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

Kini, setahun sudah Jokowi-Ma'ruf memimpin Indonesia, nyatanya program yang berjalan masih di bawah ekspetasi. Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, adanya program yang belum berjalan disebabkan virus corona yang mewabah di Indonesia sejak Maret lalu.

Misalnya, program prioritas pengembangan SDM belum terealisasi hingga kini karena pemerintah fokus menangani dampak kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19. Begitu pula, pembangunan infrastruktur, tak semulus yang direncanakan.

Pasalnya, anggaran untuk infrastruktur direm menyusul krisis akibat pandemi corona. Adi turut menyoroti pemulihan dan pembangunan ekonomi yang nyaris tak terlihat. Alih-alih meroket, ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 justru anjlok di angka minus 5,32 persen. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberi isyarat bahwa Indonesia akan mengalami resesi pada kuartal III 2020.

"Under expectation (di bawah ekspetasi) ya. Pertama, soal wabah corona yang membuat pemerintah (dan) menteri, totally menghambat semua keinginan dan program prioritas presiden," kata Adi saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (18/10/2020).

Kendati begitu, Adi mengakui ada pula program prioritas pemerintah Jokowi yang kini sudah terealisasi. Salah satunya, niat Jokowi untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi. Hal ini terbukti dengan diketok palunya UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR, padahal masyarakat ramai-ramai menolak pengesahan undang-undang ini.

Sejauh ini, UU Cipta Kerja setebal 812 halaman sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara dan hanya tinggal menunggu tanda tangan Jokowi. UU itu akan tetap berlaku dengan sendirinya meski Jokowi memilih tak menekennya dalam waktu 30 hari.

Adi memahami adanya program prioritas Jokowi yang belum terlihat hingga kini. Sebab, jajaran kabinet Indonesia Maju baru sekitar 5 bulan bekerja tiba-tiba dihadapkan oleh persoalan pandemi corona. Mau tak mau, program kerja para menteri menjadi terhambat karena fokus utama Jokowi pun kini berbeda.

"Artinya 5 bulan pertama sebagai menteri, menteri ini sebenarnya ingin menyesuaikan ritme kerja, melakukan penetrasi, mengonsolidasi SDM di setiap Kementerian. Tapi tiba-tiba mau running, dihadapkan pada situasi pandemi, ambyar semua itu urusan," tuturnya.

Dia pun menilai wajar Jokowi beberapa kali mengeluhkan kerja para menterinya hingga mengancam reshuffle (perombakan) kabinet. Menurut Adi, para menteri nyatanya tak bisa bekerja secara extraordinary di masa pandemi.

Untuk itulah, dia mengatakan, sudah seharusnya Jokowi me-reshuffle para jajaran menteri yang bekerja tidak sesuai ekspektasinya. Terlebih, kata Adi, pola penanganan Covid-19 mulai membaik sehingga fokus Jokowi sudah bisa terbagi.

"Saya kira ke depan memang tidak ada masalah lagi bagi Presiden untuk mengganti menteri-menterinya yang tidak sesuai dengan harapan. Satu-satunya yang bisa menjawab itu adalah ganti dan reshuffle menteri yang tidak sesuai diharapkan," ucapnya.

Di tahun kedua kepemimpinnanya, Adi mendorong Jokowi fokus menjalankan program recovery atau pemulihan ekonomi. Ini mengingat pemulihan ekonomi dampak pandemi tak cukup diselesaikan dalam kurun satu atau dua tahun saja.

Jokowi juga diminta berfokus memperbaiki pola penanganan dan dampak corona di tahun berikutnya. Contohnya, memperbanyak tes swab PCR di berbagai daerah demi menekan penyebaran Covid-19.

Kemudian, fokus mendistribusikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sementara untuk program prioritas pembangunan infrastruktur, Adi menyebut bisa dikesampingkan terlebih dahulu.

"Itu program jangka pendek penanganan corona. Jangka panjangnya adalah recovery di bidang ekonomi, enggak perlu mikir yang lain-lain lah," ucapnya.

Di sisi lain, Adi menyinggung peran Wapres Ma'ruf Amin yang tak begitu tampak di depan publik. Dia berharap ke depannya Ma'ruf bisa tampil di media dengan isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Bukan hanya, isu-isu radikalisme dan khalifah saja.

"Saya kira memang ke depan Pak Wapres harus diberikan porsi yang juga harus seimbang. Ini untuk memberikan keyakinan kepada publik kalau Wapres dipilih bukan hanya untuk ban serep membendung politik identitas tetapi bisa bekerja secara maksimal juga," jelas Adi.

Catatan senada disampaikan Jerry Massie. Pengamat Politik dari Political and Public Policy Studies ini menyatakan, banyak yang perlu dibenahi dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Terutama soal manajemen krisis dan membuat keputusan. Saat ini, sambung dia, Jokowi-Ma'ruf bahkan tersandera dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya lihat ini baik tapi di saat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 undang-undang yang digabung," ujarnya kepada Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Jerry menyatakan, sudah seharusnya UU dibuat untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan legislator. Itu sebabnya, UU Cipta Kerja perlu dikaji lagi oleh para staf ahli Presiden, mana yang bermasalah dan tidak, yang merugikan buruh dan elemen masyarakat yang lain.

Jerry menambahkan, ke depannya, Jokowi harus lebih banyak lagi mendengar suara rakyat dan keras terhadap jajaran menterinya yang abai dengan kepentingan rakyat.

"Bila perlu mereshuffle menteri yang berkinerja buruk. Saya yakin jika Presiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera," sambungnya.

Jerry juga menyoroti lemahnya komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga terkait sejumlah kebijakan yang ditelurkan pemerintah Jokowi-Ma'ruf. 

"Untuk jubir jangan semua bicara. Saran saya, Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara. Para kabinetnya harus tahan diri. Jangan bicara bukan tupoksinya," sambungnya.

Ke depan, Jerry juga meminta wakil presiden Ma'ruf Amin lebih diberikan peran dan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tim yang solid dan juga transparan.

Saksikan Video Terkait Berikut Ini:

Lantas, apa kata istana terkait satu tahun Jokowi-Ma'ruf?

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengakui bahwa prioritas kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berubah karena pandemi Covid-19. Pemerintah kini berfokus menangani dampak pandemi baik dari sektor kesehatan maupun ekonomi.

Donny mengklaim meski ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 5,32 persen di kuartal II 2020, namun lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Presiden Jokowi pun pernah menyatakan hal demikian.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, persentase itu masih cukup lumayan dan beberapa indikator ekonomi yang ada menunjukkan bahwa kita sedang mengalami tren positif," jelas Donny kepada Liputan6.com, Minggu (18/10/2020).

Menurut dia, program-program pemulihan ekonomi seperti, bantuan sosial (bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bantuan modal kerja UMKM, hingga subsidi gaji sudah berjalan baik. Dengan begitu, diharapkan dapat memulihkan ekonomi kuartal III.

Kendati fokus saat ini penanganan Covid-19, Donny memastikan bahwa program-program prioritas yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Adapun program non prioritas, anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Jadi kalau program program prioritas yang sudah berjalan tetap dijalankan. Ada program-program yang tidak terlalu prioritas, itu anggarannya direalokasi ke mitigasi kesehatan dan ekonomi Covid-19," tandasnya.

Dia mengatakan Jokowi-Ma'ruf masih akan tetap fokus terhadap penanganan corona di tahun kedua kepemimpinannya. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menyiapkan vaksin corona dan vaksinasi.

Vaksinasi ini diharapkan dapat menekan angka kasus positif harian corona. Di samping itu, pemerintah juga fokus memulihkan ekonomi yang terpukul akibat wabah Covid-19.

"Tetap perbaikan ekonomi, recovery karena pandemi kemarin kan ekonomi kita mengalami tekanan," kata Donny.

Donny juga menyatakan pemerintah juga akan melakukan evaluasi, yang nantinya menjadi hak prerogatif presiden. Namun, dia memastikan belum ada reshuffle kabinet sampai saat ini.

"Pasti dievaluasi, setiap tahun bahkan saya kira dimonitor secara kontinyu dari waktu ke waktu," jelasnya.

Donny juga memastikan peran wapres akan diberikan tanggungjawab yang proporsional.

"Saya kira presiden juga tahu persis bagaimana membagi pekerjaan di saat kita memang sedang sibuk untuk memperbaiki ekonomi. Dan kita tahu bahwa Pak Wapres baru saja ditunjuk tim percepatan Papua itu kan artinya diberikan porsi yang cukup besar," pungkas Donny.

Setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mendapat sorotan dari parlemen. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Jokowi memang sudah bekerja keras dalam setahun ini, tetapi jajaran menterinya masih gagap.

"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus dan secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10," kata Mardani, Senin (19/10/2020).

Mardani menyoroti tiga hal, yaitu penanganan Covid-19, penegakan hukum, serta ekonomi. Dalam hal penanganan Covid-19, menurutnya pemerintahan Jokowi masih jauh dari memuaskan. Angka positif yang terus meninggi dan terjadi masalah penanganan yang tidak sistematis.

Dia menilai, jika penanganan bekerja sistematis pandemi Covid-19 bisa menjadi pijakan kokoh penguatan sistem kesehatan nasional ketika anggaran kesehatan dinaikan dan diprioritaskan.

Namun, yang terjadi adalah Kementerian Kesehatan tidak menjadi peran utama penanganan Covid-19. Begitu juga Kementerian Dalam Negeri kehilangan peluang menjadi manajer pendisiplinan publik terhadap Covid-19. 

"Justru kotak-katik struktur Gugus Tugas yang tidak punya kaki ke bawah mewarnai penanganan Covid-19. Kemarahan Pak Jokowi sebenarnya menunjukkan ketidakmampuannya memahami krisis secara utuh dan mendasar," kata Mardani.

Mengenai penegakan hukum masih jauh dari harapan. Mardani menilai cerita sedih peranan KPK lebih sibuk dengan berita naik gaji pimpinan dan mobil dinas yang jauh dari konsep single salary KPK. Serta kebakaran Kejaksaan Agung dan penanganan kasus Djoko Tjandra belum membongkar seluruhnya.

Serta Omnibus Law Cipta Kerja yang memicu reaksi publik belakangan ini. "Belum lagi Omnibus Law yang memicu reaksi publik hingga hari ini," kata Anggota Komisi II DPR RI ini.

Sorotan juga dilontarkan Politikus Demokrat Hinca Pandjaitan. Menurutnya, pemerintahan Jokowi belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Hal ini bisa dilihat di awal pandemi Covid-19, terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah.

"Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan besar," ujarnya kepada Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Hinca menambahkan, satu hal lagi yang dicermati di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi adalah aspek kebebasan sipil. Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia 2020 naik menjadi 74,92. tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin. Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengan Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. 

"Saya memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat," tegasnya.

Sorotan berbeda disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Dia menyatakan, Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, sebagaian janji kampanye telah terpenuhi. Diantaranya, yang paling baru adalah dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Pak Jokowi konsisten untuk mengerjakan hal tersebut meskipun pandemi, yaitu dengan UU cipta Kerja itu kan menjawab semuanya. Mengenai masalah untuk mendorong SDM kita, penciptaan lapangan kerja," kata Hariyadi kepada Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Selain itu, UU ini juga merampingkan birokrasi dan regulasi. Sehingga mendorong transformasi dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Dimana hal ini juga merupakan salah satu janji Jokowi saat pelantikan.

“Jadi Pak Jokowi itu konsisten, apesnya kena pandemi aja,” kata dia. Bahkan, Hariyadi menyebut implementasi dari janji Jokowi berjalan sesuai jadwal.

Lainnya, Hariyadi menyebutkan program kartu Prakerja yang realisasinya mampu digarap dalam waktu singkat. Ada juga sejumlah infrastruktur, termasuk beberapa tol yang penggarapannya masih tetap on the track.

Bahkan, proyek kawasan industri Batang juga telah digarap. Hariyadi cukup terkesan dengan proyek ini karena dinilainya cukup kompetitif dibandingkan swasta. “Kawasan industri Batang menurut saya terobosan juga. Kalau sampai jadi, itu sesuatu yang menurut saya fenomenal karena polanya berbeda dengan kawasan industri swasta. Kalau swasta kan dijual, nah kalau dia (Batang) sewa, ini kompetitif banget,” kata dia.

Sementara, Hariyadi menilai jika ada sejumlah janji yang belum terpenuhi, hal tersebut kemungkinan besar karena kondisi saat ini yang masih pandemi.

"Kalau yang kurang itu berproses. Ini PR-nya sudah dikerjakan,” pungkas dia.