Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

PSI: Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta di Tengah Pandemi Covid-19 Tidak Pantas

Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menyebut, tidak seharusnya anggota DPRD DKI Jakarta meminta kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 03 Des 2020, 15:11 WIB

Diterbitkan 03 Des 2020, 15:05 WIB

DPRD Sahkan Tatib Pemilihan Wagub DKI Jakarta

Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). DPRD DKI Jakarta mengesahkan Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menyebut, tidak seharusnya anggota DPRD DKI Jakarta meminta kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan. Apalagi di saat bersamaan gaji ASN DKI dipotong akibat pandemi Covid-19.

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan naik menjadi Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000 dalam setahun pada 2021.

Hal ini terungkap dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta, hasil dari kesepakatan pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama DPRD yang telah menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, dengan besaran nilainya Rp 82,5 triliun.

Gaji tersebut berupa pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, kegiatan sosialisasi, dan reses. Nantinya, setiap anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapatkan gaji bulanan yakni sebesar Rp 173 juta atau tepatnya Rp 173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan yang terdiri dari uang representasi, paket, tunjangan keluarga, jabatan, beras, komisi, badan, perumahan, komunikasi, dan transportasi.

"Jangankan masyarakat pada umumnya, ASN juga mendapat pemotongan gaji 50 persen," kata Michael dalam konferensi pers daring, Kamis (3/12/2020).

Selain itu, kenaikan tersebut menurutnya tidak pantas lantaran masyarakat Jakarta tengah dihimpit masalah ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Michael menyatakan, ada 190 ribu warga DKI Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja dan ditambah 1,7 juta warga penghasilannya dipotong perusahaan.

"Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi masyarakat," tegas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Masih berbentuk draf usulan

Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD DKI

Muhammad Taufik dari fraksi Partai Gerindra menghadiri rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019). Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan susunan pimpinan DPRD DKI periode 2019/2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Namun, Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, saat rapat pimpinan gabungan (rapimgab) penyusunan RKT DPRD DKI, Fraksi PSI sudah menyetujui anggaran Rp 888,6 miliar tersebut. Namun, di luar rapat menyatakan adanya penolakan adanya anggaran tersebut.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik.

Dia menjelaskan anggaran tersebut masih berbentuk draf usulan. Selain itu anggaran itu tidak hanya untuk menggaji 106 anggota dewan, namun untuk kegiatan anggota dewan selama satu tahun.

"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji anggota dewan. Kalau gaji Rp 800 juta sebulan, mantap dong," ucap dia.

Bila ingin melakukan penolakan, Taufik meminta Fraksi PSI melakukan perdebatan dalam forum rapat bukan penolakan di luar.

"Perwakilan Fraksi PSI seharusnya berdebat di dalam (rapat), tidak perlu pencitraan menolak RKT," jelasnya.

Lanjutkan Membaca ↓