Menko PMK Tegaskan Kegiatan Usaha Harus Berjalan Meski Mudik Dilarang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyadari kebijakan larangan mudik lebaran akan berimbas pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kendati begitu, dia mengatakan kebijakan itu akan tetap menggerakkan sektor ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata dan industri kreatif di daerah.

"Tadi sudah ada pembicaraan pasti untuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengenai peniadaan mudik. Tetapi tetap, nadi usaha tetap harus terus berdenyut tidak boleh berhenti," kata Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Jumat (2/4/2021).

Dia mendukung inisiatif Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menggerakkan dan menghidupkan staycation atau berlibur di sekitar rumah dengan menjaga protokol kesehatan.

Hal tersebut dinilai dapat mengobati keinginan masyarakat untuk berlibur ke lokasi wisata saat mudik lebaran. Selain itu hal tersebut dapat  menggerakkan ekonomi pariwisata di daerah setempat.

"Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah itu dibolehkan, tidak dilarang. Harus dipastikan bahwa tujuan utama kita adalah untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, bukan untuk membuat aktivitas ekonomi terutama sektor pariwisata juga ikut berimbas secara drastis," jelasnya.

Muhadjir juga mendorong pemberian insentif kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata. Menurut dia, hal tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan pelaku sektor pariwisata tidak terpuruk karena kebijakan larangan mudik lebaran 2021.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan kebijakan larangan mudik diputuskan setelah mempertimbangkan semua risiko jangka panjang. Pemerintah, kata dia, perlu mengambil keputusan tegas demi kebaikan bersama.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia menekankan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 diharapkan mampu menjaga momentum dalam menurunkan kasus COVID-19. Larangan mudik Lebaran 2021 berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021 bagi Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, pegawai BUMN dan pegawai swasta.

"Tujuan kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti terjadi pada beberapa masa libur panjang, termasuk libur Natal dan Tahun Baru 2020," tutur Wiku, Selasa, 30 Maret 2021.