DPR Harus Terbuka ke Publik Jika Menolak Fasilitas Isoman di Hotel

Liputan6.com, Jakarta Keberadaan fasilitas isolasi mandiri atau isoman berupa hotel bagi anggota DPR serta stafnya yang terpapar Covid-19 menjadi sorotan publik. Hal ini terus menuai polemik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memang mendengar ada sejumlah fraksi yang menolak fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19, namun harus dibarengi dengan kebijakan resmi.

"Harus ada kemudian surat, yang kemudian mengatakan surat sebelumnya dibatalkan," kata Lucius dalam diskusi yang diunggah melalui YouTube, Minggu (1/8/2021).

Menurutnya, perlu ada komitmen nyata, daripada sekedar hanya ucapan lisan dari segelintir anggota DPR yang menolak.

"Karena kalau tidak, kita berhadapan dengan politisi yang setiap hari bisa berubah pendiriannya sesuai situasi dan kondisi," ungkap Lucius.

Sementara, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, bila mayoritas fraksi menolak maka kebijakan adanya tempat isoman di hotel tersebut tidak akan berjalan.

"Saya pikir tidak akan berjalan karena sudah menyatakan fraksi sudah menyatakan menolak," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Secara resmi, sikap masing-masing fraksi akan disampaikan dalam rapat badan musyawarah saat masa reses berakhir 17 Agustus mendatang. Meski sudah keluar surat Kesekjenan lebih dahulu, kalau fraksi menolak kebijakan isoman ini, Habiburokhman yakin tidak akan lanjut.

"Nanti akan disampaikan sikap fraksi masing-masing jadi dont worry kalau semua fraksi tidak setuju tidak akan berjalan kebijakan itu," kata Habiburokhman.

Habiburokhman juga menuturkan, kebijakan isoman itu tidak pernah disosialisasikan lebih dulu dari Kesekjenan kepada anggota dewan.

Selama ini kata dia, kalau ada suatu kebijakan akan dikirimi surat ke ruangan masing-masing.

"Kami aja enggak tahu. Setiap kebijakan kita akan dapat lembaran amplop coklat masing-masing, sosialisasi begini-begini, ini enggak ada kok. Saya sudah cek ke anggota enggak ada kok. Menurut saya memang belum ada tidak ada kebijakan itu," klaim Habiburokhman.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com