KPK Tegaskan Tak Incar Partai Tertentu dalam OTT

Rahmat Effendi dan Terbit Rencana, dua kepala daerah yang terjaring OTT diketahui merupakan politikus Partai Golkar dan Abdul Gafur adalah politikus Partai Demokrat.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 20 Jan 2022, 09:09 WIB
Diterbitkan 20 Jan 2022, 09:09 WIB
FOTO: KPK Tahan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin
Bupati Langkat Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin (tengah) jelang rilis penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). Terbit diduga meminta fee untuk paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kab Langkat Tahun 2020 - 2022. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memastikan pihaknya tak mengincar partai tertentu. Menurut Ghufron, pihak mana pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dijerat lembaga antirasuah.

"KPK menangkap setiap warga negara yang karena keadaannya berdasarkan alat bukti yang cukup patut diduga sedang atau sesaat setelah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ghufron dalam keterangannya, Kamis (20/1/2022).

Sebelumnya, dalam satu bulan terakhir di tahun 2022, KPK sudah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak tiga kali. Mereka yang dijerat yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan teranyar Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Pepen dan Terbit Rencana diketahui merupakan politikus Partai Golkar dan Abdul Gafur adalah politikus Partai Demokrat.

"Jadi, kami bukan mengejar warna, atau pun kemudian menghindari warna. Warnanya kuning, merah, hijau, atau pun biru kalau tidak memenuhi alat bukti, kami tidak akan mungkin menangkapnya," kata Ghufron.

 

Berdasarkan Alat Bukti

FOTO: OTT Bupati Langkat, KPK Sita Uang Rp 786 Juta
Petugas menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin saat rilis penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dan menyita uang sebesar Rp 786 juta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ghufron menyatakan, baik politikus PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, atau partai lainnya jika ditemukan bukti adanya dugaan korupsi yang mereka lakukan, maka lembaga antirasuah tak ragu menjeratnya.

"Jadi, di hadapan kami tidak ada warna. Di hadapan KPK semuanya adalah berdasarkan syarat dan ketentuan. Dan tentu kami akan melakukan prosedurnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di hadapan kami adalah sama," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya