Jokowi Sebut Problem Pemilu Sering dari Medsos, Bikin Panas di Lapangan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, masalah pada setiap Pemilu sering bermula dari media sosial (medsos). Menurut Jokowi, dunia maya kerap menjadi provokator ketika pesta demokrasi berlangsung.

"Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ, nanti lapangannya akan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," kata Jokowi dalam pidatonya di acara Konsolodasi Nasional Bawaslu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).

Kepala negara mengatakan, kejadian nyata dan di dunia maya sering berbeda. Dalam dunia nyata tidak terjadi keributan, namun di medsos ribut-ribut.

"Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana ribut isunya? Medsos pasti sudah, enggak ada yang lain," ujar Jokowi.

Karena itu, Presiden dua periode ini mengapresiasi Bawaslu yang memiliki pengawas siber untuk Pemilu 2024. Hal ini guna mencegah kontek-konten di medos yang membuat pemilu menjadi panas.

"Saya senang tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi siber di situ," kata Jokowi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com

Jokowi juga menyampaikan bahwa politik uang masih menjadi penyakit dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang bilang enggak ada (politik uang), saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali," kata Jokowi dalam Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

"Jadi kalo ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (politik uang) ada," sambungnya.

Menurut dia, Bawaslu sangat berperan penting untuk mencegah agar praktik politik uang tak terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Jokowi menyebut hanya sedikit peserta pemilu yang mendapat sanksi apabila kedapatan melakukan politik uang.  

"Aturannya sudah diperketat, tapi prakteknya tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit ini ni ada gap," ujarnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Menurut dia, partisipasi masyarakat akan mempermudah tugas bawaslu dalam mengawasi praktik politik uang.

"Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan demokrasi kita, demokrasi Indonesia," kata Jokowi.