Diduga Ada Mafia Impor Beras, Petani di Cilacap Minta Firli Usut

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Mandiri Pangan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Majenang, Jawa Tengah, menggelar aksi yang meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelisik keberadaan mafia di balik kebijakan impor beras. Menurut Ketua paguyuban Muhammad Ilyas, kebijakan tersebut menyakiti petani karena dilakukan menjelang panen raya sehingga akan merusak harga jual beras petani.

“Ketua KPK segera usut ini, apa ada mafia di sana? Terus terang kami sangat kecewa, karena sejak dulu kalau sudah impor jelang panen pasti yang rugi petani, beras jadi murah,” kata Ilyas saat menyampaikan aksi protes di area persawahan, Kecamatan Majenang dalam keterangan pers diterima, Jumat (13/1/2023).

Dia menyatakan, masa panen raya diperkirakan Februari sampai Maret 2023. Dalam rentang itu, impor beras sebanyak 500.000 ton sudah mengalir ke pasar serta dipastikan berdampak pada penurunan harga.

“Kalau alasannya mau nahan harga di pasar (inflasi), kenapa harus mengorbankan petani? Wong pemerintah saja biasa beli murah kok ke petani, apalagi dirusak dengan impor begini,” kesal dia.

Ilyas juga heran dengan narasi salag satu pihak pemerintah yang menyebut hasil produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan beras domestik. Sebab sepanjang pengamatannya, pada tahun 2022 rata-rata petani tidak mengalami penurunan hasil panen. Sebaliknya, produksi cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya.

“Tiga tahun tidak ada impor, sekarang tiba-tiba impor padahal hasil panen bagus ya kan aneh,” tegas dia heran.

Alih-alih percaya dengan narasi tersebut, Ilyas dan kelompok tani justru curiga jika ada pihak yang sengaja memainkan tingkat penyerapan beras petani sehingga cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi tidak memadai.

“Mohonlah jangan permainkan petani, sedih Pak, apa-apa pangan impor padahal dalam negeri melimpah, ujung-ujungnya korupsi,” harap dia.

Dia mewanti, petani semakin melek dengan isu korupsi di sektor pangan sebab sudah banyak kasus korupsi yang terungkap di balik kebijakan impor pangan dan kebutuhan pokok seperti impor bawang putih, gula, daging, garam, ikan, minyak goreng, dan lainnya.

“Pak Firli anak petani, banyak anggota KPK juga anak petani, mohon diperhatikan keluhan dan nasib kami,” dia menandasi.