Ketua Komisi X DPR RI Minta Kendala Pengisian PDSS Segera Diselesaikan

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 06 Feb 2025, 20:41 WIB
Diterbitkan 06 Feb 2025, 20:40 WIB
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Foto: Istimewa).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

Berdasarkan laporan terkini, sejumlah sekolah masih mengalami kesulitan dalam finalisasi data akibat kompleksitas sistem dan integrasi dengan eRapport serta DAPODIK.

"Dalam proses pengisian PDSS, beberapa masalah utama yang dihadapi sekolah antara lain belum optimalnya penggunaan eRapport sebagai metode sinkronisasi data, kompleksitas pengisian data di DAPODIK dan eRapport yang berdampak pada integrasi ke PDSS SNPMB, serta masih adanya sekolah yang kesulitan melengkapi data akibat validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)," kata dia dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

Selain itu, koordinasi antar-kementerian terkait juga dinilai perlu ditingkatkan agar proses berjalan lebih efektif.

Politikus Golkar ini menegaskan perlunya langkah-langkah konkret yang segera diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini.

"Seperti mendorong adanya insentif bagi sekolah yang secara periodik mengisi DAPODIK dan eRapport guna memastikan data siswa tetap valid. Selain itu, bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai pengisian DAPODIK, eRapport, dan PDSS juga harus diperkuat, termasuk konsultasi rutin selama periode pendaftaran," jelas dia.

Hetifah juga menekankan pentingnya kebijakan cut-off yang lebih jelas bagi sekolah yang ingin beralih dari mekanisme eRapport ke manual guna menghindari kebingungan teknis.

"Koordinasi antara Pusdatin Kemendikdasmen, Pusdatin Kemdiktisaintek, serta pihak terkait seperti LTMT, BP3, dan MRPTNI juga harus diperkuat agar sistem berjalan lebih efektif," ungkap dia.

 

Akan Terus Dikawal

Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, akan terus mengawal perbaikan sistem ini agar tidak terjadi kendala serupa di tahun-tahun mendatang.

"Kami mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Semua pihak harus berkolaborasi demi memastikan akses pendidikan yang merata dan transparan bagi seluruh siswa," pungkasnya.

Hingga 5 Februari 2025 pukul 13.25 WIB, dari 373 sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS, sebanyak 275 sekolah telah berhasil menyelesaikan prosesnya. Sisanya, 98 sekolah masih dalam tahap finalisasi hingga batas akhir pukul 15.00 WIB.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat meningkatkan kesiapan dan responsivitas dalam menghadapi proses seleksi di tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada siswa yang dirugikan akibat kendala teknis yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya