Airlangga Pastikan Jokowi Bakal Berperan di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Golkar memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memiliki peran dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, Airlangga tak menjelaskan secara rinci apa peran Jokowi di pemerintahan lima tahun ke depan.

"Tentu (Jokowi) akan ada perannya. Tapi kita tunggu," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Dia enggan menanggapi soal adanya pandangan bahwa Jokowi terlalu cawe-cawe atau ikut campur di pemerintahan Prabowo. Sementara terkait program makan siang gratis yang dibahas Jokowi dalam sidang kabinet, Airlangga menyebut hal itu untuk amplop anggaran 2025.

"Amplop anggaran kan harus dibaca detailnya lagi," ujar Airlangga Hartarto.

Seperti diketahui, masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada Oktober 2024, dan pemerintahannya akan digantikan oleh capres-cawapres terpilih pemenang pilpres 2024.

Untuk saat ini, capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran, masih unggul telak berdasarkan hasil hitung atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perolehan suara Prabowo-Gibran berada di angka 58,84 persen.

Sidang Kabinet Paipurna Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Presiden Jokowi membahas sejumlah program capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024). Salah satunya, makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran.

"Tadi (rapat) membahas program-program Pak Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).

Dia menilai tak perlu ada tim transisi untuk memuluskan program Prabowo-Gibran. Pasalnya, Prabowo-Gibran akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Kalau pemerintahan sekarang berkelanjutan. Apanya yang mau ditransisi? Jadi yang ada itu pemantapan melanjutkan yang sudah bagus. Yang belum bagus kita lakukan perbaikan, dalam rangka melengkapi visi misi Prabowo-Gibran," jelas Bahlil.

Bahlil menyampaikan pembahasan soal program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 bukan bermaksud mendahului KPU yang belum menetapkan hasil hitung resmi pilpres 2024. Dia menuturkan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran hanya simulasi dan rancangan.

"Enggak, kita kan buat rencana saja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancanangan, simulasi, tahap awal enggak apa-apa," tutur Bahlil.

"Saya tidak tahu (ada bahas program capres lain). Kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kan rancangan umum," ucap dia.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, AHY menyebut program makan siang gratis belum dibahas secara detail oleh Jokowi.

"Tadi, ada (bahas program makan siang gratis). Saya lihat sepintas, karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih," ungkap AHY.

AHY menyampaikan bahwa ada 83 juta anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran. Oleh sebab itu, kata AHY, besaran anggaran untuk program tersebut harus dikalkulasi dengan matang sebelum masuk APBN 2025.

"Dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga, bisa dideliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," pungkas AHY.

Presiden Jokowi bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan turut membahas program makan siang gratis yang digagas pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo-Gibran dalam rapat kabinet, Senin (26/2/2024).

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Billy David Nerotumilena, menilai sikap Jokowi tersebut akan menambah kebingungan rakyat kepada pemerintah.

"Momen ini tentu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Kepentingan politis dan sekelompok elit mendahului problem rakyat Indonesia," kata Billy dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (27/2/2024).

Publik, kata Billy, patut mempertanyakan langkah Jokowi itu. Menurut Billy, saat ini pemerintah harusnya menunjukkan komitmen menyelesaikan permasalahan yang lebih genting dan menyangkut kepentingan rakyat.

"Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum ada solusi konkretnya," ungkap Billy.

Selain itu, tahapan pemilu 2024 juga belum tuntas. karena pemenang belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Oleh sebab itu, dia memandang dibahasnya program salah satu paslon di dalam rapat kabinet Jokowi bukanlah hal yang pantas.

Jokowi, lanjut Billy, harusnya berfokus kepada persoalan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi janji-janji kampanyenya sebelum habis masa jabatan sebagai presiden.

"Secara kepantasan begitu. Karena kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," kata dia.

"Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih dan proses legislasi untuk pembahasan program makan siang ini kan belum berjalan sama sekali," tandasnya.