Mendagri Sebut ASN yang Pindah IKN Dipertimbangkan Percepatan Karier

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karirnya akan moncer.

Hal ini sebagai tawaran agar mereka mau pindah ke IKN Nusantara.

"Kita harus memancing mereka supaya mereka ada motivasi. Di antaranya, mungkin yang mau pindah ke sana (IKN) nanti kita akan pertimbangkan percepatan karir tes, testing place. Dia sukses di situ, kita berikan percepatan promosi mungkin nantinya. Seperti itu," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Mantan Kapolri ini mengaku, hingga kini ASN Kemendagri yang sudah mendaftar untuk pindah ke IKN cukup banyak sebanyak 178 orang. Terutama yang bujangan alias belum berkeluarga.

"Gelombang pertama ini memang kalau ada fasilitas buat 178 orang plus saya gitu, rumah menteri berarti kan, kita siap untuk tim dari kemendagri untuk menempati di sana," sambungnya.

Tito menilai, bahwa apresiasi memang harus diberikan kepada para ASN yang hendak pindah ke IKN.

Dia mengisahkan pengalamannya sebagai polisi yang sudah malang melintang ditugaskan ditempat sulit hingga bahaya.

"Kan itu biasa saja, saya pernah jadi Kapolri. yang biasanya dinas di daerah-daerah sulit ikut operasi sulit seperti bom bali gitu ya, kemudian di Poso, kemudian operasi di Papua, itukan sering kita berikan penghargaan. Kalau berhasil berikan penghargaan. (Jadi) Bagi saya (IKN) ini adalah testing place," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari 2022-Mei 2024 mencapai Rp 72,5 triliun.

"Jadi kalau kita lihat dari tahun 2022, 2023, 2024 alokasi yang ditaruh di APBN mencapai Rp72,5 triliun. Belanja untuk tiga tahun ini, kita harapkan IKN bisa digunakan pada 17 Agustus (2024)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menkeu menjelaskan untuk tahun ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp 40 triliun. Dari total alokasi tersebut, anggaran yang telah digunakan sebesar Rp5,5 triliun. Untuk rinciannya, realisasi anggaran untuk klaster infrastuktur telah mencapai Rp Rp3,4 triliun dari pagu Rp 36,4 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana negara, kawasan Kementerian Koordinator, dan Kementerian lain, serta gedung OIKN.

Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam; rumah tapak Menteri; pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN serta bandara VVIP; penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku, Semoi, Embung KIPP, pengendalian banjir IKN.

Sedangkan, anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster non infrastruktur yakni realisasinya sudah mencapai Rp 2 triliun dari pagu Rp3,3 triliun.

Anggaran untuk klaster non infrastruktur ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi, publikasi, dan sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada KL; kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; dukungan pengamanan POLRI; dan operasional OIKN.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai, program makan bergizi gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp 71 triliun tidak akan banyak memakan porsi APBN 2025, dengan kisaran hanya 1,83-1,91 persen.

Namun, ia khawatir pengadaan dana untuk program makan siang gratis ini turut menyedot anggaran untuk program-program prioritas lain, semisal subsidi BBM.

"Walaupun hanya 183-1,91 dari APBN, porsi makan bergizi gratis akan menimbulkan realokasi anggaran yang bisa menyebabkan implikasi ekonomi. Seperti pengurangan subisidi energi yang akan mengakibatkan inflasi meningkat dan daya beli turun," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).

Jika memang Prabowo Subianto ingin fokus terhadap pembenahan sumber daya manusia (SDM) lewat program tersebut, Nailul menyarankan pemerintah ke depan untuk menyetop aliran dana untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak menguntungkan. Dalam hal ini, ia turut mengutip soal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Maka pemerintah ke depan perlu realokasi alternatif anggaran dengan menghentikan proyek PSN yang terancam gagal. Termasuk proyek IKN yang jika dihentikan tidak berdampak negatif ke masyarakat luas," ungkapnya.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com