Diperiksa KPK, Hasto: Saya Tidak Pernah Setengah-setengah Berjuang Berantas Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto kemudian menyinggung nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah melatihnya.

"Saya datang dengan sikap warga negara yang tidak pernah setengah-setengah di mana berjuang bersama dengan KPK untuk memberantas korupsi," kata Hasto Kristiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

"Karena kami memang dilatih Ibu Mega untuk meneladani kehidupan para proklamator bangsa Bung Karno, Bung Hatta yang mereka pun demi kebenaran melawan hukum kolonial itu berani menanggung risiko apa pun untuk menyuarakan kebenaran," lanjut Hasto.

Hasto menjelaskan perihal dirinya berhalangan hadir pada saat penyidik KPK yang telah menjadwalkan pemeriksaan pada Jumat (16/8/2024).

Saat itu Hasto mengaku sudah ada agenda lebih dulu untuk hadir dalam acara diskusi di Museum Multatuli, Lebak, Banten. Dia kemudian menjelaskan soal nama Multatuli tersebut.

"Multatuli itu artinya 'banyak yang sudah aku derita'. Jadi Indonesia yang sekarang itu menderita karena hukum dijadikan alat kekuasaan," jelas Hasto.

Hasto lantas mengutip perkataan Multatuli yang menyebutkan suatu hal yang dilakukan setengah-setengah tidak akan baik.

Berdasarkan hal itu, Hasto menegaskan bakal memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaannya ke penyidik kali ini.

Secara terpisah, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menjelaskan pemeriksaan terhadap HK menindaklanjuti penjadwalan ulang dari hari Jumat (16/8/2024) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hasto bakal diperiksa sebagai saksi dari kasus dugaan korupsi di kasus DJKA Kemenhub.

"Betul Saudara HK hadir hari ini di Gedung Merah Putih KPK dalam rangka penjadwalan ulang permintaan keterangan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024. Yang bersangkutan dimintai keterangan dalam perkara dugaan TPK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Wilayah Jawa Timur," kata Tessa.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, pemanggilannya sebagai saksi dalam kasus korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebagai ujian dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2024.

"Ya itu mungkin dari pihak sononya mencoba mengaitkan, tapi bagi kami tidak. Bagi kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan oleh nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai," ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Hotel Seruni, Bogor, Selasa (23/7/2024).

Hasto menilai urusan pilkada adalah hal yang berbeda dan tidak ada kaitan dengan kasus yang menjeratnya. "Pilkada urusan lain, dan mesin terus bergerak," kata Hasto.

Hasto juga memastikan jika ada undangan dari KPK untuk dimintai keterangan, maka ia pasti akan datang. Namun, ia memastikan tidak ada kaitan dengan kasus korupsi DJKA.

"Apalagi undangan, yang kami lakukan ya pasti kami akan datangi. Tapi bisa kami pastikan bahwa enggak ada persoalan terkait dengan masalah kereta api," tegas Sekjen PDIP itu.

"Saya juga bukan konsultan perusahaan kereta api ya. Profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan. Itu tetap, sehingga saya akan memenuhi panggilan itu," pungkasnya. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus dugaan korupsi DJKA Kemenhub wilayah Jawa Timur.

Pernyataan itu disampaikan Hasto usai mengetahui dirinya masuk dalam daftar saksi yang akan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi DJKA Kemenhub.

"Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis," kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Jalan Diponegoro No 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7/2024).

Dalam perkara ini, KPK menyebut kapasitas Hasto kala itu disebut sebagai seorang konsultan. Hasto pun tak menepis, karena dirinya dahulu pernah bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ," ucap dia.

Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto menduga pemeriksaan ini berhubungan dengan posisinya saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Hasto kala itu menjabat sebagai Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Informasi itu didapatkan dari Wasekjen PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi Darmo.

"Itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan, karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut," ucap dia.

Hasto belum berbicara lebih gamblang mengenai hal ini. Karena, pemeriksaan pun belum dilakukan. Hasto Kristiyanto sedianya diperiksa KPK pada Jumat 19 Juli 2024 lalu. Namun, Hasto tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tau diminta sebagai saksi, tapi saya pastikan, saya enggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini enggak ada bisnis," ucap Hasto menandaskan.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com