Dapat Dukungan Dana Rp45 T, Menteri Karding Target Kirimkan 425 Ribu Pekerja Migran Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperbaiki tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya dengan dana dukungan Rp 45 triliun yang bisa dialokasi kepada calon PMI.

Menurut Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, dana Rp 45 triliun akan dibagi ke dalam tiga tahap selama lima tahun. Tujuannya untuk meningkatkan skill calon PMI.

“Uang Rp 15 triliun ini lah yang akan nanti kita kelola tapi ini bukan bantuan cuma-cuma ya, tapi akses pembiayaan lebih mudah dan bunga tidak mahal,” janji Karding saat jumpa pers di Kantor P2MI, Pacoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

Karding menghitung, dalam kondisi sebelumnya, Indonesia baru mencatatkan pengiriman PMI sebanyak 297 ribu. Dia pun yakin, saat ada bantuan pemerintah nantinya jumlah tersebut akan berlipat ganda.

“Kalau ini kita bisa maksimumkan, otomatis akan bertambah tahun depan (2025), kita target minimal 425 ribu orang tentu dengan support Pak Presiden ini akan saya yakin bisa atau mungkin bisa lebih,” optimis Karding

Karding turut melaporkan, hasil dari pengiriman 297 ribu PMI ke luar negeri adalah devisa sebesar Rp 251 triliun dan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan 3,2%.

“Ini otomatis mengurangi angka pengangguran dalam negeri juga yang ikut terurai,” bener Karding.

Berdasarkan informasi diterima, Karding menyebut masih ada kebutuhan pasar dunia akan PMI mencapai 1,35 juta orang.

Namun akibat keterbatasan skill PMI, maka baru 297 ribu yang baru bisa dipenuhi. Karenanya, bantuan Rp 45 triliun dari pemerintah selama lima tahun dipastikan mampu mendongkrak jumlah pengiriman PMI hingga target.

“Jadi 425 ribu PMI itu setara dengan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu 0,52 persen dan juga kepada devisa kemungkinan akan lebih dari Rp 300 triliun yang masuk jadi ini akan memacu peredaran uang di dalam negeri dan itu akan menggeliatkan ekonomi kita ke depan,” ungkap Karding

“Jadi itulah salah satu sebenarnya, fungsi kenapa kementerian ini diminta mengurus PMI hulu ke hilir,” imbuhnya menandasi.