Maruarar: 36 Rumah Dinas Menteri Sudah Rampung di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengikuti rapat terbatas terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengaku telah menyelesaikan pengadaan rumah dinas para menteri di sana.

“Kita kan cukup banyak membangun perumahan ya. Baik TNI-Polri, ASN. Buat PSSI juga, sepak bola juga. Rumah buat menteri, rumah jabatan menteri, sudah selesai, 36 sudah selesai,” tutur Maruarar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Ada pula sebanyak 27 tower untuk ASN serta pertahanan dan keamanan (Hankam) yang sudah diselesaikan dan siap diserahkan. Rencananya, akan dibangun lagi sebanyak 20 tower.

“Karena yang 27 sudah siap dan sudah selesai, saya sudah kasih tau sama Pak Bas (Kepala Otorita IKN) untuk bisa diserahkanterimakan karena kami sudah selesaikan,” jelas dia.

Maruarar yakin, 20 tower susulan akan selesai akhir tahun 2025. Dia pun akan secara transparan melakukan proses serah terima hunian ASN dan pejabat itu ke publik.

“Saya selalu bilang kalau boleh ekosistem perumahan itu, baik rumah susun tuh kalau bisa dia campuran. Misalnya ada TNI yang berpangkat rendah, ada guru, ada UMKM yang bertumbuh, ada mungkin dokter-dokter muda,” Maruarar menandaskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Menteri PKP Maruarar Sirait memantau langsung proses pemangkasan waktu dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi beberapa jam saja di Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Dalam pantauan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Banten sebagai rangkaian mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta program 3 juta rumah bagi rakyat.

"Tadi saya pantau soal terobosan pemangkasan waktu PBG dan ini sangat saya apresiasi, karena dengan program itu, masyarakat bisa mudah mendapatkan rumah," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, Selasa (14/1/2025).

"Ada dua dalam pemangkasan ini, bagi warga masuk kategori MBR, maka BPHTB tadi di nol kan, dan waku kepengurusan PBG dipangkas, tapi bagi yang bukan MBR tetap bayar dengan keuntungan pemangkasan waktu yang harusnya 45 hari, jadi 10 jam," sambung dia.

Dalam mendukung program 3 juta rumah untuk rakyat itu, pihaknya juga tengah membuat terobosan dalam hal FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR.

"Juga FLPP, doakan kita sedang buat formulasi, kalau dulu pembiayaan buat FLPP itu, bagi rumah subsidi itu, tadinya 75 dari APBN, dan 25 dari bank. Sehingga, kita sudah sampaikan ke departemen keuangan, dan Presiden (Prabowo Subianto) untuk 50-50 dengan apa dasar dan tujuannya, supaya penerima manfaat itu lebih banyak," kata Ara.

Sehingga, tahun ini kalau semua setuju, adalah tahun pertama kita paling tinggi memberikan rumah subsidi pada rakyat yang membutuhkan agar tidak memberatkan kepada rakyat," tandas dia.