Istana Tegaskan Beasiswa Pendidikan Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Pihak Istana Negara menegaskan layanan pendidikan tidak terdampak program efisiensi anggaran. Sama halnya dengan urusan gaji pegawai hingga layanan publik lainnya.

“Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Hasan menyebut, Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Bahkan, Program Hasil Terbaik Cepat pun banyak mengenai soal pendidikan dan perbaikan ruang sekolah.

“Ada lebih dari 10 ribu sekolah yang diperbaiki tahun ini. Dari 330 ribu sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian Makan Bergizi Gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan,” jelas dia.

Hasan kembali menegaskan, tidak ada layanan pendidikan yang dikurangi. Dia memastikan, informasi layanan pendidikan terdampak efisiensi adalah tidak benar alias hoaks.

“Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” ungkapnya.

Yang pasti, hingga saat ini seluruh jajaran kementerian dan lembaga masih terus melakukan rekonstruksi anggaran. Hal itu demi mewujudkan efisiensi yang sesuai dengan keinginan Prabowo.

“Karena jangan sampai layanan publik itu tidak boleh terdampak sama sekali. Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik. Jadi ini yang ingin kami sampaikan supaya tidak terjadi simpang siur informasi di lapangan,” ujarnya.

“Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi beasiswa, itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi,” Hasan menandaskan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak mengalami pemotongan ataupun pengurangan anggaran untuk tahun 2025.

"Terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Adapun bendahara negara ini mencatat, jumlah penerima beasiswa KIP untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Untuk mendukung kelancaran program ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,69 Triliun.

Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran ini tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran apapun. Oleh karena itu, mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat melanjutkan pendidikan mereka seperti biasa tanpa gangguan.

"Rp14.698.000.000, anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan, terkait beasiswa lain yang sedang berjalan, seperti beasiswa LPDP dengan 40.030 penerima, serta beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama, juga tetap berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati.

"Beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan bantuan operasional pendidikan di perguruan tinggi, Sri Mulyani menuturkan, efisiensi anggaran yang dilakukan mencakup item-item seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya.

"Karena kriteria efisiensi Kementerian Lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belajar tersebut," ujar dia.

Namun, langkah efisiensi ini tidak akan mempengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait dengan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk tahun ajaran 2025-2026, yang baru akan dilaksanakan pada Juni atau Juli mendatang.

"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli," tegasnya.