Ridwan Kamil Ingin Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinasnya, Ini Respon Hyundai

Belum lama ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tengah menyiapkan kebijakan baru terkait penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinasnya di masa mendatang.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Nov 2020, 13:04 WIB
Diterbitkan 09 Nov 2020, 13:04 WIB
Ridwan Kamil
Ridwan Kamil bersama mobil listrik Hyundai Ioniq (Humas Jabar)

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tengah menyiapkan kebijakan baru terkait penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinasnya di masa mendatang.

"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan. Sekarang produksi (mobil listrik) sudah massal, maka mulai tahun depan itu pembelian mobil dinas wajib mobil listrik dan motor listrik," terang Ridwan Kamil seperti dikutip dari Liputan6.com (4/11).

Secara spesifik, Ridwan Kamil ingin menggandeng Hyundai dalam pengadaan mobil listrik bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Terkait hal tersebut, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) pun memberi tanggapan.

"Kalau saya mengutip pernyataan pak Ridwan Kamil, pertimbangannya karena efisiensi. Kalau menggunakan electric vehicle, untuk menempuh 300 km hanya membutuhkan uang Rp50 ribu. Sedangkan di mobil konvensional bisa Rp200-300 ribu," terang Erwin Djajadiputra, Sales Director PT HMID.

Ia pun mengungkap kesiapan dari HMID untuk menyediakan mobil listrik bagi Pemprov Jawa barat.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


RK Sempat Mencoba Hyundai Ioniq

Tapi, Erwin belum menerima konfirmasi terkait jumlah kendaraan ramah lingkungan yang dipesan. Ini juga tak terlepas dari keinginan pabrikan asal Korea Selatan itu untuk masuk ke pasar fleet.

Sebelumnya, Ridwwan Kamil sempat menjajal langsung Hyundai Ioniq saat melakukan kunjungan kerja ke Garut.

Dari pengalaman tersebut, muncul gagasan bahwa mobil listrik akan segera menjadi kendaraan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (AS) di Pemprov Jawa Barat.

Sumber: Otosia.com

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya