Soal Omnibus Law, Ridwan Kamil: Terima Dulu, Nanti Dievaluasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang baru disahkan DPR RI itu diterima terlebih dahulu.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Okt 2020, 16:13 WIB
Diterbitkan 06 Okt 2020, 16:13 WIB
Ridwan Kam
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan kepada pers usai mendapatkan suntik vaksin Covid-19 di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Jumat (28/8/2020). (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Liputan6.com, Bandung - Soal maraknya demontrasi buruh menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) di wilayah Jawa Barat, Gubernur M Ridwan Kamil (Emil) menyarankan Undang-Undang yang baru disahkan DPR RI itu diterima terlebih dahulu, dan jika kedepannya dinilai ada kekurangan maka bisa diusulkan untuk kemudian dievaluasi.

"Saran saya, kita terima dulu, nanti dievaluasi dalam setahun dua tahun apakah pelaksanaannya mensejahterakan semua orang mengadilkan ekonomi. kalau kurang kita revisi, evaluasi kalau baik ya kita teruskan," kata Emil di Bandung, Selasa (6/10/2020).

Dengan sudah disahkannya UU Cipta Kerja, kata Emil, maka dirinya mengajak semua pihak untuk memonitor sisi positifnya karena mungkin ada dampak-dampak negatifnya.

"Pada dasarnya kita harus jangan kaku, yang namanya hal seperti ini pasti ada dinamika. responsnya juga belum tentu berhasil juga belum tentu gagal tergantung situasi," katanya.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10/20), menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU.

"Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks DPR RI, Jakarta, kemarin.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut lantas menyatakan setuju RUU Ciptaker menjadi UU.

Sebelum mengambil keputusan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU tersebut, yaitu enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan (Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS).

Setelah itu, pemerintah memberikan pandangannya terkait dengan draf akhir RUU Ciptaker Omnibus Law sebelum diambil keputusan.

Dalam penjelasannya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Baleg bersama Pemerintah dan DPD RI telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali terdiri atas dua kali rapat kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Tim Perumus/Tim Penyusun (Timus/Timsin).

"RUU Ciptaker hasil pembahasan terdiri atas 15 bab dan 185 pasal yang berarti mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal," ujarnya.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya