Calon Menkominfo Diminta Harus Jauh dari Kepentingan Bisnis

Liputan6.com, Jakarta - Penetapan tersangka dan penahanan Menkominfo Johnny Gerard Plate direspon keras oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mencari adanya aliran dana dugaan korupsi Menteri Johnny yang mengalir ke partainya. Surya juga mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa seluruh unsur yang ada di institusi mana pun terkait kasus korupsi pembangunan BTS 4G yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo.

Paloh meyakini bahwa Kejagung akan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Nasdem tersebut.

Sementara itu Ahmad Alamsyah Saragih Komisioner Ombudsman periode 2016-2021, menilai Kejagung harus segera merespons permintaan Ketua Umum Nasdem tersebut.

Sebab kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo ini lebih besar dari korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Jika kerugian negara di proyek Hambalang hanya, Rp706 miliar. Sedangkan perkiraan kerugian negara di proyek BTS 4G BAKTI Kominfo mencapai Rp 8.032.084.133.795,51.

“Sebenarnya beberapa vendor pembangunan BTS BAKTI Kominfo sudah dipangggil Kejagung. Beberapa vendor yang dekat dengan sumber kekuasaan dan kandidat capres yang akan maju di pilpres 2024. Namun hingga saat ini Kejagung belum melakukan pendalaman aliran dana yang mengalir ke vendor yang memiliki kedekatan dengan sumber kekuasaan dan kandidat capres. Penangkapan dan penetapan tersangka Menkominfo harus dijadikan Kejagung sebagai momentum penegakan hukum dan bersih-bersih di pemerintahan,” ucap Alamsyah, Jumat (19/5/2023).

Dengan penangkapan Menteri Johnny, membuat jabatan Menkominfo kosong. Alamsyah meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dapat segera menunjuk penggantinya.

Jika presiden tidak mengganti segera Menkominfo, menurut Alamsyah akan membuat industri telekomunikasi menjadi tertekan. Jika industri telekomunikasi tertekan, akan berpotensi membuat perekonomian nasional tergangu.

“Sejatinya pembangunan BTS yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo merupakan cita-cita mulia dari Presiden Jokowi yang ingin agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati broadband. Ketika tak ada Menkominfo yang menjabat, bisa dipastikan rencana mewujudkan tol langit Presiden Joko Widodo akan mangkrak. Jangan sampai pembangunan tol langit ini menjadi kasus Hambalang jilid 2,” kata Alamsyah.

Agar pembangunan tol langit ini dapat terwujud dan ekonomi digital Indonesia dapat berkembang, Alamsyah mengharapkan Presiden Jokowi dapat memilih kandidat Menkominfo yang mengerti betul industri ICT dan tidak memiliki konflik bisnis yang saat ini tengah digeluti oleh calon menteri selanjutnya.

Jika Presiden Jokowi memilih calon Menkominfo yang memiliki bisnis terkait dengan industri yang diawasi oleh Kemenkominfo. Jika sampai kandidat tersebut terpilih menjadi Menkominfo, Alamsyah bisa memastikan akan banyak regulasi yang dikeluarkan Kemenkominfo kelak akan menguntungkan bisnis yang saat ini digeluti oleh Menkominfo tersebut.