Liputan6.com, Mojokerto - Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengatakan, bantuan air bersih itu diserahkan di beberapa tempat seperti di Desa Duyung Kecamatan Trawas, dan Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro.
"Kami berupaya penuh. Dua tahun ke depan, Kabupaten Mojokerto harus sudah kecukupan air bersih. Saat ini, memang rawan. Bencana kerap terjadi. Tapi jangan sampai sumber air bersih hilang. Sebab air adalah kebutuhan utama," kata dia seperti dilansir Antara, Rabu (7/8/2019).
Sementara itu, Muhammad Zaini selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto mengatakan, bencana kekeringan ditetapkan sejak Juli 2019, dari status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Selain itu juga terdapat bencana kebakaran yang terjadi sejak 29 Juli 2019.
Advertisement
Baca Juga
Hingga sekarang masih ada beberapa titik-titik api. Untuk mengatasi kekeringan di Duyung Mojokerto, Zaini mengatakan, tim penanganan akan menyuplai 188 tangki air bersih dengan kapasitas 4.000 liter air selama tiga bulan ke depan.
"Sedangkan untuk Kecamatan Ngoro, pemberian bantuan air bersih akan dipusatkan pada tiga desa. Yakni Kutogirang sebanyak 116 tangki, Manduro Manggunggajah 116 tangki, dan paling banyak untuk Desa Kunjorowesi sebanyak 316 tangki," tutur dia.
Ia juga mengatakan, penanganan akan melibatkan seluruh entitas terkait. "Kami juga bekerja sama dengan PDAM, dan koordinasi dengan tim provinsi. Ada juga kerja sama dengan sejumlah badan usaha melalui CSR, masyarakat, akademisi, dan media," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Wali Kota Mojokerto Imbau Masyarakat Jaga Kebersihan
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, atasi masalah sampah yang ada di Mojokerto sangat dibutuhkan peran dari semua pihak baik itu pemerintah dan masyarakat. Ia pun mengimbau masyarakat setempat menjaga kebersihan terutama di area publik yang menjadi tempat perdagangan Benteng Pancasila dan alun-alun.
Ia mengatakan, fungsi pemerintah menjaga kebersihan area publik. Akan tetapi, dibutuhkan peran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama.
"Karena ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, harus bersinergi bersama. Yang punya fungsi dan peran paling penting adalah kesadaran masyarakat," kata dia seperti dilansir Antara, Kamis, 1 Agustus 2019.
Terkait kebersihan Benteng Pancasila dan alun-alun yang menjadi pusat kegiatan car free day setiap Minggu pagi, ia mengatakan peran serta pemerintah hanya sebatas pengendalian. Apa yang sudah menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kota Mojokerto bersama masyarakat melalui Satpol PP.
"Pengendalian terhadap area perdagangan (Benpas dan alun-alun) itu area perdagangan, yang mayoritas perdagangan dan pengunjungnya dari luar kota Mojokerto. Pengendalian di sana akan kita perkuat melalui Satpol PP,” kata dia.
Advertisement
Imbauan
Ia menuturkan, selama ini kegiatan car free day sering melebihi waktu sebagaimana komitmen awal yaitu dari yang semula selesai jam 9 bisa molor sampai jam 11. Hal itu berimbas pada petugas kebersihan yang sudah jamnya pulang dan tidak ikut dibersihkan.
"Pemerintah Kota Mojokerto sudah ada pengadaan lima unit TOA, nanti akan kita maksimalkan penggunaannya secara bertahap. Ini sebagai bentuk fungsi alat untuk mengendalikan, bagaimana tanggung jawab para pedagang sekaligus para pembeli ini bahwa car free day harus selesai jam 9," ujar dia.
Ika mengatakan, Benteng Pancasial tidak hanya ramai ketika car free day tetapi juga pada malam hari penuh pedagang. Oleh karena itu, pihaknya terus mensosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kebersihan.
"Selain di PAPBD kami juga sudah menganggarkan pengadaan tempat sampah yang lebih banyak untuk diletakkan area publik," kata dia.
Ia mengimbay kebersihan Mojokerto adalah tanggung jawab bersama. Hal ini agar Mojokerto terhindar dari kekumuhan dan banjir saat musim penghujan.
"Mari seluruh masyarakat Kota Mojokerto juga seluruh pengunjung area perdagangan yang datang ke Mojokerto kita bersama-sama jaga lingkungan. Jaga kota ini bersih dari sampah. Kita buang sampah pada tempatnya," ujar dia.