Menkominfo: Proses Sertifikasi Ponsel Perlu Dipangkas

Menurut Menkominfo Rudiantara, proses sertifikasi ponsel yang berbelit-belit harus dipangkas

oleh Andina Librianty diperbarui 20 Okt 2016, 17:36 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2016, 17:36 WIB
Menkominfo Rudiantara
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Press Conference Motorola terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Kamis (20/10/2016). (Liputan6.com/Andina Librianty)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menekankan pentingnya proses sertifikasi ponsel. Namun menurut pria yang akrab disapa Chief RA tersebut, proses birokrasi yang berbelit-belit harus dipangkas, sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan produk baru.

Sejauh ini, proses sertifikasi ponsel biasanya memakan waktu selama satu bulan, sehingga konsumen Indonesia kerap belakangan untuk bisa menggunakan produk baru.

"Terlalu lama itu (proses sertifikasi satu bulan, red.), keburu keluar produk baru lagi. Terlebih, perkembangan teknologi itu kan cepat," ujar Rudiantara saat ditemui di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Ia pun berharap ke depannya proses sertifikasi bisa dilakukan, ketika produk yang didaftarkan masih berada di tengah proses produksi. Dengan begitu, ketika produk telah dikapalkan, produk tersebut bisa langsung dipasarkan. Hal ini tentunya dapat memudahkan vendor global ketika mengimpor produknya ke Tanah Air.

Namun ada yang harus digarisbawahi yaitu Letter of Undertaking. "Harus ada Letter of Undertaking. Ini hanya untuk merek global tertentu atau produsen besar, sehingga pasar tidak perlu menunggu terlalu lama. Lagi pula birokrasi bertele-tele juga menyebabkan high cost. Tapi, proses sertifikasi tetap ada, hanya dibuat lebih ringkas," tutur Rudiantara.

Untuk produksi dalam negeri, ia ingin badan sertifikasi aktif mengecek langsung jalur produksi untuk memastikan segala hal teknis yang dibutuhkan. Kementerian Kominfo, kata Rudiantara, hanya mengurus soal persinyalan radio atau transmitter.

Lebih lanjut, pria yang merupakan ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjajaran itu berharap proses sertifikasi yang cepat bisa membuat kompetisi di pasar berjalan baik. Ia pun menyambut baik para vendor yang tak keberatan mengikuti berbagai aturan yang telah ditetapkan.

"Saya sangat terbuka dengan kompetisi. Jadi kalau tidak mendukung, ya jangan dekat-dekat dengan (Kementerian) Kominfo," tutur Rudiantara berseloroh.

(Din/Why)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya