Pengamat: Implementasi 5G di Indonesia Adalah Keniscayaan

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat telekomunikasi, Heru Sutadi, mengatakan adopsi teknologi 5G merupakan suatu keniscayaan. Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan harus berusaha keras agar teknologi tersebut bisa hadir di Indonesia.

"4G ke 5G itu keniscayaan yang tidak bisa dinafikan. Oleh sebab itu, harus ada upaya, tidak bisa tidak tahu," ungkap Heru dalam acara Huawei Media Camp 2019 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (12/12/2019).

Ia menjelaskan, proses implementasi teknologi memang bukan perkara mudah. Namun, juga tidak mustahil dilakukan.

Saat implementasi 3G dan 4G, kata Heru, pemerintah dan perusahaan telekomunikasi juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk menentukan frekuensinya yang tepat. Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan frekuensi yang tepat untuk layanan 5G di Indonesia.

Sebelum 3G hadir di Indonesia pada 2006, akses internet memanfaatkan koneksi GPRS dan Edge. Beruntung, masyarakat dalam perkembangannya mulai mengenal media sosial, yaitu Friendster dan Facebook.

Untuk bisa menggunakan 3G di frekuensi 900MHz saat itu juga tidak mudah. Pemerintah harus memindahkan layanan Flexi ke 800MHz, dan Smartfren ke 2100MHz.

Hal serupa juga dialami sebelum mengimplementasikan jaringan 4G di Indonesia.

"Di 900Mhz itu penuh karena ada Flexi dan Smartfren, yang dilakukan pemerintah memindahkannya, kemudian kita baru bisa pakai 3G. 4G juga ada masalah, karena waktu itu membuka 4G di 2,3GHz tidak umum secara internasional, jadi pemerintah mengubah frekuensi 900MHz untuk 4G," jelasnya.

Sejumlah negara termasuk Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (AS) sudah menggelar layanan komersial 5G, tapi Indonesia sampai saat ini belum menentukan frekuensi yang akan digunakan. Kendati demikian, operator-operator seluler telah menggelar uji coba 5G.

Heru mengungkapkan, implementasi 5G di Indonesia harus melihat di mana negara lain menempatkan frekuensinya. Frekuensi 5G yang utama secara global adalah 3,5GHz dan 2,5GHz untuk layanan mobile. Kedua frekuensi tersebut di Indonesia saat ini masih digunakan layanan lain.

Opsi lain adalah frekuensi 700MHz yang saat ini masih diperuntukkan, dan dipergunakan untuk penyiaran televisi analog. Namun, dengan roses migrasi ke TV Digital atau Analog Switch Off (ASO), membuat penggunaan spektrum frekuensi 700 MHz lebih efisien, dan dapat digunakan untuk teknologi lainnya.

Sebelum menerapkan 5G di 700MHz, pemerintah harus menunggu UU Penyiaran disahkan terlebih dahulu. UU Penyiaran merupakan inisiatif DPR, serta menjadi Prolegnas Prioritas 2020.

"Harus ada upaya untuk memilih salah satu frekuensi ini untuk menjadi frekuensi utama 5G," tutur Heru.

Sebelumnya, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail, mengatakan pemerintah telah memiliki kandidat utama frekuensi untuk 5G, yakni di 26GHz.

" Iya, (frekuensi) 26Ghz ini kandidat untuk 5G. Saya selalu bilang, ini kan kandidat karena nanti (akan) diumumin," kata Ismail di Forum IndoTelko yang digelar di Balai Kartini Jakarta, pada akhir bulan lalu.

Dua frekuensi ideal lain adalah 3,5GHz dan 28GHz. Namun, ia menjelaskan frekuensi 3,5GHz sudah dipakai untuk satelit.

"Frekuensi 3,5GHz, sudah ada satelit di sana, jadi harus ada sharing dan sebagainya, sembari kita lakukan uji coba pembagian wilayahnya bisa atau tidak," kata Ismail.

Sementara itu, menurut Ismail, frekuensi 28 GHz dapat memenuhi kebutuhan high troughput satelite atau satelit multifungsi. Kondisi tersebut membuat frekuensi 28GHz menjadi kandidat terkuat untuk pemanfaatan teknologi 5G di masa depan.

(Din/Isk)