DPR Bisa Rekomendasikan Copot Kapolri hingga Pimpinan KPK, Bentuk Intervensi?

Pembangunan Desa Jadi Prioritas Jokowi-JK

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional yang telah dirancang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

oleh Taufiqurrohman diperbarui 07 Apr 2015, 15:10 WIB

Diterbitkan 07 Apr 2015, 15:10 WIB

Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional yang telah dirancang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga lima tahun mendatang.

Tekad membangun desa, kata Puan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Nawa Cita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

"Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah," kata Puan saat meluncurkan Gerakan Pembangunan Desa Semesta di kantor Kementerian PMK, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Puan menuturkan, gerakan pembangunan desa ditujukan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan mengawal pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Selain itu, Puan menambahkan, gerakan ini untuk menyelaraskan dan memadukan program-program pembanguan desa yang ada di kementerian-kementerian.

"Melalui gerakan ini diharapkan 'roh' gotong royong dapat semakin kuat dan menjadi 'roh' dalam pembangunan di desa. Selain itu, kepentingan sektoral harus diubah menjadi gerakan terpadu dan terkoordinasi," ujar Puan.

Melalui gerakan ini, Puan menerangkan, diharapkan juga program-program pembangunan desa tidak menjadi tumpang tindih antarkementerian dan lembaga. Tumpang tindih program, lanjut Puan, harus dihindari dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di desa.
Puan mengatakan, gerakan ini memiliki target yang jelas dan terukur seperti mewujudkan desa mandiri energi, desa mandiri benih dan desa mandiri pangan.

"Melalui gerakan ini, semua pihak terkait baik pemerintah dan masyarakat, dapat bersatu padu bergerak membangun desa untuk mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan sehingga dapat menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, ekonomi dan kebudayaan," tandas Puan. (Taufiq/Ndw)