Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan momen 'Tropical Landscapes Summit 2015' untuk menawarkan investasi proyek infrastruktur skema Public Private Partnership (PPP) kepada para penanam modal dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan karena pemerintah membutuhkan anggaran pembangunan infrastruktur yang ditaksir mencapai US$ 400 miliar.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku, kebutuhan anggaran untuk menggarap proyek infrastruktur strategis sebesar US$ 400 miliar. Dari total dana tersebut, sebesar lebih dari 40 persen dipenuhi dari pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan 60 persennya datang dari sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"BUMN dapat berkontribusi US$ 48 miliar. Jadi kami menawarkan kesempatan ini untuk memenuhi 60 persen, mohon investasi di Indonesia. Investasi ini termasuk industri hijau karena kami juga ingin mengatasi dampak perubahan iklim," tutur Bambang di Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Beberapa proyek skema PPP yang bisa digarap swasta asing, disebutkan Bambang, antara lain, pembangkit listrik di Batang Jawa Tengah berkapasitas 2x1.000 Mw menggunakan teknologi superkritikal. Proyek lainnya, mulut tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan, kilang minyak di Bontang.
"Ada juga proyek Umbulan Water Supply, Lampung Water Supply, Semarang Water Supply. Serta pembangunan kereta Bandara Soekarno-Hatta, Labuan Bajo airport, Raden Inten II Airport Lampung dan Mutiara Airport Palu," jelasnya.
Saat ini, Bambang mengaku, pihaknya telah menyerahkan bidding untuk kereta Bandara Soetta. "Jadi untuk investor asing yang ke Jakarta nantinya enggak terjebak macet lagi dari dan keluar bandara. Bisa menghemat waktu satu sampai dua jam," katanya (Fik//Ndw)