Pemerintah Kembangkan 200 Ribu Hektar Mina Padi Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sepakat mengembangkan 200 ribu hektar sawah ikan padi atau mina padi pada tahun depan. Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait.

Menteri ‎Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, mina padi sebenarnya sudah dikembangkan beberapa tahun lalu namun hanya sebatas eksperimen. Kali ini, dia mengatakan pemerintah akan mengembangkan mina padi sebagai upaya meningkatkan pasokan pangan dan kesejahteraan petani.

Rizal mengatakan, pengembangan mina padi akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan mengembangkan 100 ribu hektar pada Maret 2017 dan tahap II pada Oktober 2017.

"‎Ini sudah dicoba bertahun-tahun berhasil tapi selalu tahapnya eksperimental. Kita sepakat akan tingkatkan skala lebih besar. Target Maret tahun depan 100 ribu hektar model ikan padi seperti ini. Oktober sudah  200 ribu seluruh Indonesia," kata dia di Gedung BPPT Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Dia mengatakan, pengembangan sawah mina padi memerlukan persiapan. Lantaran, sawah jenis demikian harus sawah irigasi yang airnya berasal dari waduk.

"‎Dari 7 juta hektar sawah di Indonesia, yang dialiri waduk hanya 700 ribuan hektar. Kita akan pakai total 200 ribu hektar  di seluruh lokasi Indonesia," ujar dia.

Karena itu, dia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan identifikasi lahan yang cocok untuk pengembangan mina padi. Kemudian, dia juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyiapkan bibit.

Untuk pengembangan mina padi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Rizal Ramli mengatakan butuh sekitar Rp 7 triliun untuk mengembangkan lahan 200 ribu ha. Dia mengatakan, untuk pengembangan mina padi akan memanfaatkan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).

"Financing ADB sekitar US$ 300 juta dan kami akan minta partnernya PT Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) terutama BRI unit desa," tandas dia.

Sebagai informasi, rapat ini melibatkan perwakilan dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (K‎KP), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). (Amd/Ahm)