Jokowi Ajak Pengusaha Sumatera Investasi di Dalam Negeri

Liputan6.com, Medan - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pengusaha dan pemilik modal untuk menarik modalnya dari luar negeri dan menanamkan investasi di dalam negeri. Pengusaha memiliki peran strategis dalam membangun kedaulatan ekonomi Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan Jokowi dalam acara Sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Hotel Santika Dyandra, Jalan Maulana Lubis Medan, Kamis (21/7/2016) sore.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi dan ratusan pengusaha serta milyarder asal Sumut.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan Undang-Undang Tax Amnesty merupakan ruang bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam memperkuat ekonomi nasional.

“Yang uangnya ada di dalam negeri di-declare. Yang uangnya ada di luar dibawa masuk. Ini persaingan antar negara. Ini kesempatan bagi semuanya untuk berpartisipasi terhadap negara,” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, program pengampunan pajak ini sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Guna membangun perekonomian di bagian barat Indonesia, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program yakni pembangunan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Aceh yang akan rampung pada tahun 2017 mendatang.

Jokowi juga mengatakan, pemerintah melakukan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara yang diharapkan akan rampung pada 2017. Pelabuhan tersebut akan menjadi hub logistik Indonesia bagian barat yang melayani eksport ke sejumlah negara.

“Saya targetkan ke Ibu Menteri BUMN harus siap 2017. Bila perlu kerja tiga jam kerja pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Kita juga harus kerjasama baik dengan swasta maupun perusahan multi nasional diajak gabung. Dubai Port, Rotterdam Port juga diajak gabung,” sebut Jokowi.

Dalam 5 tahun ke depan, Indonesia membutuh biaya pembangunan infrastruktur mencapai Rp 4.900 triliun. Sementara dana yang memungkinkan diambil dari APBN hanya Rp 1.500 triliun.

“Kurang 3.400 triliun. Dari mana uangnya? Ya dari bapak-ibu semuanya. Dikumpulkan. Hingga bisa kita pakai untuk bangun infrastruktur. Kalau infrastruktur rampung, baru kita bisa bersaing dengan negara lain. logistic cost akan lebih murah, biaya logistik transportasi juga akan lebih murah,” ujar Jokowi.