Pemerintah Mesti Genjot Infrastruktur untuk Pertahankan Investasi

Pemerintah perlu genjot infrastruktur agar investasi masuk dan bertahan di Indonesia.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 11 Agu 2016, 14:07 WIB
Diterbitkan 11 Agu 2016, 14:07 WIB
20160705-Pengerjaan Proyek MRT Berhenti Sementara Sepanjang Libur Lebaran-Jakarta
Pengendara melintas disamping proyek pembangunan MRT di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (5/7). Pengerjaan proyek infrastruktur di Jakarta dan sekitarnya libur sementara karena para pekerja memperoleh libur Lebaran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mesti mendorong infrastruktur supaya derasnya investasi terus berlanjut. Lantaran, jika pembangunan infrastruktur tidak jalan maka investasi yang masuk hanya akan m‎elintas sebentar saja di Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini mengatakan, ‎pengampunan pajak atau tax amnesty telah mendorong investasi masuk ke Indonesia. Jika infrastruktur tidak dipercepat maka Indonesia akan kehilangan momentum dari tax amnesty.

"Bagi Indonesia harus mempercepat infrastruktur tadi karena opportunity tidak hanya pada regional tapi global kita top list investment destination foreign direct investment (FDI) maupun portofolio. Kalau kemudian infrastruktur tidak secepat interest akan kehilangan opportunity," kata dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Dia juga mengingatkan supaya tidak terjadi kesenjangan antara investasi di portofolio dan sektor riil. Hal tersebut supaya investasi berlanjut dan berkontribusi pada perekonomian.

"‎Semestinya kalau sektor riil siap baik policy, fiskal, kebijakan di daerah siap, maka kemudian di finansial akan mengalir mudah ke riil. Kalau sekarang seolah ada dua, pasar uang dan riil padahal satu. Karena finansial dukung sektor riil," jelas dia.

‎Oleh karenanya, dia meminta pemerintah menggenjot infrastruktur supaya investasi tersebut masuk dan bertahan di Indonesia. Dia meminta pemerintah menyediakan proyek masa saja yang bisa dibiayai melalui investasi.

"Kalau pemerintah dengan cepat membuat kanalnya masuk kemana, kalau dorong infrastruktur siapa yang akan dorong, kalau BUMN yang mana, proyek yang mana. Kalau itu cepat berkelanjutan. Tetapi kalau tidak ada kanalnya proyek yang ditawarkan investas‎i, maka akan stop program ini selesai Maret 2017," ujar dia. (Amd/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya