Mendekatkan Si Kaya dan Miskin Jadi PR Besar Pemerintah

Pemerintah diimbau fokus bangun dan mendorong pengembangan UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi nasional.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 25 Okt 2016, 21:05 WIB
Diterbitkan 25 Okt 2016, 21:05 WIB
20160719- Penduduk Miskin di Jakarta Meningkat-Jakarta- Faizal Fanani
Sejumlah anak bermain di permukiman pinggir rel, Petamburan, Jakarta, Selasa (19/7). BPS DKI Jakarta menyatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 poin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia mencatat kelompok 10 persen orang kaya menguasai sekitar 77 persen dari seluruh kekayaan aset dan keuangan di Indonesia. Itu artinya, 1 persen orang terkaya di Indonesia menghimpun 55 persen total aset negara ini.

Inilah data yang disoroti salah satu Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri saat Diskusi Publik Perubahan Struktural Sosial Ekonomi Indonesia Pasca Reformasi. Data Bank Dunia ini dinilainya menunjukkan ketimpangan atau jurang antara orang kaya dan miskin di Indonesia sangat lebar.

"Masalah Indonesia yang belum diselesaikan pemerintahan ini soal ketimpangan. Ketimpangan ini bahaya, bisa pecah Indonesia Timur dan Barat, seperti Pakistan dan Bangladesh kalau tidak dipersempit jurangnya," kata Didin  di Megawati Institute, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Apalagi selama ini, tambahnya, penambahan orang-orang terkaya di Indonesia didorong praktik kekuasaan, dan merupakan pemain komoditas atau menjalankan bisnis ekspor bahan mentah.

"Jadi bukan dari level kegiatan ekonomi produktif, walaupun ada yang demikian seperti Astra International," terang Ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Oleh sebab itu, Ia menyarankan, pemerintah perlu fokus membangun serta mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, termasuk membangun industrialisasi secara masif, optimalisasi dana desa, dan lainnya.

"Pakai dana dari hasil tebusan tax amnesty Rp 100 triliun dan dana desa untuk bangun UMKM, infrastruktur, industrialisasi dalam negeri secara serius, serta menggali potensi pasar dalam negeri untuk pemasaran barang dan jasa. Apalagi Sri Mulyani sudah bilang bahwa ketimpangan pekerjaan rumah kita," papar Didin.

Jika pemerintah tidak serius mengeksekusi kebijakan yang tepat, Didin mengkhawatirkan, Indonesia akan terseret arus pelemahan ekonomi dunia. Dampaknya, negara ini bisa seperti Brazil yang menderita krisis ekonomi dan sosial.

"Kalau tidak serius, bisa saja seperti Brazil yang kena krisis ekonomi, lalu ke krisis sosial. Tapi kalau bisa melaksanakan kebijakan yang tepat, kita bisa seperti India yang sukses memainkan peran ekonomi domestiknya," tutur Didin.  

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya