Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) gross sebesar Rp 596,8 triliun di 2017. Utang pemerintah tersebut akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang dipatok 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Pemerintah mematok defisit fiskal sebesar Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari PDB. Target defisit tersebut lebih tinggi dari proyeksi APBN-P 2016 sebesar 2,35 persen dari PDB.
Namun jika dibandingkan outlook sampai dengan akhir tahun yang diperkirakan defisit melebar menjadi 2,5 persen sampai 2,7 persen, maka target defisit di 2017 lebih rendah. Untuk diketahui, target pendapatan negara tahun depan sebesar Rp 1.750,3 triliun, sementara belanja negara ditetapkan Rp 2.080,5 triliun.
Advertisement
"Kalau dibandingkan outlook 2016, target defisit 2,41 persen terhadap PDB di 2017 lebih kecil," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN 2017 di kantornya, Jakarta, Kamis (27/10/2016).
Baca Juga
Menurut Sri Mulyani, guna menambal defisit fiskal itu, pemerintah perlu pembiayaan dari utang sebesar Rp 384,7 triliun, dan penerbitan SBN netto sekitar Rp 400 triliun (termasuk pembayaran utang lama).
"Defisit digunakan sebagian untuk investasi. Kita terus menjaga agar rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap sehat, supaya pembiayaan dari utang tidak terlalu berat, kita akan terus memperbaiki kondisi fiskal sehingga beban bunga turun dengan adanya keyakinan dari prospek kebijakan APBN yang prudent, hati-hati, tapi cukup ambisius membiayai perekonomian negara," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan, rasio utang pemerintah Indonesia masih cukup rendah dibanding negara lain. Pemerintah akan tetap menjaga kondisi utang supaya tidak naik terlalu tajam saat Indonesia melakukan berbagai langkah untuk melindungi ekonomi nasional.
"Rasio utang kita dibanding negara lain masih cukup rendah. Kita akan tetap menjaga agar utang tidak naik tajam ketika Indonesia melakukan langkah perlindungan ekonomi kita dari tekanan global dan prioritas pembangunan," dia menuturkan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, penerbitkan SBN gross ditargetkan 20 persen-25 persen.
"Jadi total penerbitan SBN gross di 2017 sebesar Rp 596,8 triliun dengan angka defisit Rp 330,2 triliun," paparnya.
Pemerintah, sambungnya, diperbolehkan melakukan prefunding atau pencarian utang lebih awal dalam rangka memenuhi target pembiayaan. Namun besaran prefunding belum diputuskan oleh DJPPR dan Menkeu.
"Tapi strategi pembiayaan, khususnya untuk utang di 2017 kita pakai currency mix yang seluruhnya mirip dengan realisasi 2016. Surat utang yang akan diterbitkan dalam mata uang rupiah, dolar AS, Euro, dan Yen. Dolarnya lebih dulu, Euro, dan terakhir Yen," jelas Robert. (Fik/Gdn)