Pesan Khusus Menteri BUMN Rini kepada Bos Bank BTN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberikan tugas khusus kepada Diretur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk ( BTN) Maryono. Tugas tersebut ialah penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap 750 ribu rumah pada 2018. Target tersebut diberikan saat BTN merayakan penyaluran KPR ke-40 tahun.

"BTN bisa meyalurkan hampir 500 ribu KPR tahun 2016 ini. Tentunya kita berharap tahun 2018 lebih dari 700 ribu. Katakan 2017 itu 600 ribu, Saya ngomong 2018 sudah lebih 750 ribu," kata dia di Kantor Pusat Bank BTN Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Dia berpesan, BTN sebagai perusahaan pelat merah harus berkontribusi pada program pemerintah terkait pemenuhan rumah untuk masyarakat. Apalagi, kekurangan rumah (backlog) di Indonesia mencapai 13,5 juta rumah.

"Program sejuta rumah merupakan inisiatif pemerintah, untuk menurunkan backlog saat ini mencapai 13,5 juta. Kebutuhan rumah tiap tahun rata-rata 800 ribu lebih pemenuhannya 400 ribu," jelas dia.

Dia bilang, BTN memiliki keunggulan dalam hal pembiayaan perumahan. Akan tetapi, Rini juga berpesan supaya BTN menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Bukan hanya itu, BTN juga harus menjaga kualitas portofolio terutama terhadap risiko kredit bermasalah atau non perfoming loan (NPL). "BTN harus meningkatkan kompetensi pegawai semakin sengitnya persaigan dan terbuka pasar ASEAN, kompetisi, sehingga makin kompetitif," ujar dia.

Menjawab hal tersebut, Maryono mengaku telah memiliki strategi untuk mendorong KPR perumahan. Dia antaranya ialah mendorong KPR pada komunitas profesi.

"Ya strateginya kita akan mengembangkan kepada community yaitu subsidi contohnya adalah pegawai negeri kemudian TNI, kepolisian, dan pendapatan tidak tetap khususnya para pekerja," ujar dia.

BTN juga membidik KPR berdasarkan lokasi para pekerja. Sebagai contoh, BTN akan mengembangkan KPR di dekat lokasi industri untuk para pekerja. Tak sekadar itu, BTN juga mengincar KPR yang juga menjadi penunjang sektor pariwisata.

"Ketiga kembangkan kerja sama dengan pariwisata misalnya adalah pembiayaan untuk homestay. Jadi untuk mencapai 600-700 ribu unit di tahun 2018 akan melebarkan daripada jenis KPR," tutur dia.