Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Tak Tepat bila BPJS Ketenagakerjaan Beli Saham Freeport

Pembeli saham Freeport seharusnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki bisnis inti di sektor tambang.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 14 Sep 2017, 19:12 WIB

Diterbitkan 14 Sep 2017, 19:12 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Harus Bisa Lindungi Tenaga Kerja Rentan

Jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kebutuhan dasar yang harus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, terutama pekerja disektor rentan.

Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berminat untuk ‎membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk membeli saham perusahaan tambang tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan menggunakan iuran peserta.

Pengamat ‎Hukum dan Sumber Daya Alam Ahmad Redi mengatakan, rencana penggunaan uang iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk diinvetasikan secara langsung dengan membeli saham Freeport perlu dipertimbangkan kembali. Pasalnya, uang tersebut milik masyarakat banyak.

"Itu perlu dipertimbangkan,karena BPJS itu dana masyarakat," kata Ahmad, dalam sebuah diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Dana yang berada di BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya digunakan untuk pelayanan masyarakat membayar pensiunan. Jika uang tersebut digunakan untuk membeli saham Freeport, dia khawatir pelayanan ke masyarakat akan terbengkalai.

"Untuk melayani masyarakat, konsep pelayanan tenaga kerja itu konteks pengelolaan usaha dipenuhi dulu untuk membayar tenaga kerja pensiun, tidak rekomendasilah," ujar Ahmad.

Ahmad mengungkapkan, pembeli saham Freeport seharusnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi‎ yang memiliki bisnis inti sesuai dengan bisnis Freeport. "Kalau sebaiknya dari BUMN, jangan ditunggangi asing juga seperti Amman Mineral," ujarnya.

Untuk dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa diandalkan. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang fokus untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Kalau APBN susah, sekarang pemerintah susah untuk infrastruktur, pemerintah mengejot kebijakan fiskal, jika masukan APBN untuk divestasi susah juga," tutup Ahmad.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rencana BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengaku baru tahap diskusi awal dengan menggali semua peluang investasi yang menguntungkan bagi perusahaan, termasuk untuk membeli saham Freeport.

"Kita baru diskusi awal saja. Menggali semua peluang investasi, seperti peluang investasi infrastruktur jalan tol, bandara, Freeport, dan lainnya. Intinya kami terbuka dengan semua peluang investasi sepanjang menguntungkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta.

Menurut Agus, untuk bisa memiliki saham Freeport Indonesia, diperlukan kajian mendalam. Namun hingga saat ini, Agus mengungkapkan, perusahaan belum melakukan kajian sama sekali terkait pembelian saham anak usaha Freeport McMoran itu.

"Untuk memutuskan beli atau tidak (saham Freeport), tentu perlu kajian yang mendalam. Tapi sampai saat ini, kami belum melakukan kajian terkait Freeport. Kita belum dapat data detail yang bisa dianalisa dan dikaji, sehingga kita belum memutuskan beli atau tidak," tuturnya.

Dari sisi pendanaan, sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan sanggup membeli Freeport Indonesia. Sampai dengan Juli 2017 saja, Agus bilang, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 290 triliun atau meningkat dibanding posisi Mei yang sebesar Rp 269 triliun. "Posisi dana kelolaan di Juli ini sebesar Rp 290 triliun," ujarnya.

Untuk diketahui, CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, akan menjual sisa saham 41,64 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia yang didasarkan pada harga pasar yang wajar. ‎Sebelumnya, estimasi dana yang disiapkan untuk membeli saham Freeport tersebut berkisar Rp 30 triliun sampai Rp 40 triliun dengan harga wajar.‎

Lanjutkan Membaca ↓