Pemerintah Diminta Waspadai Gelombang PHK

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha meminta pemerintah waspada terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini merupakan dampak dari terpuruknya sejumlah sektor bisnis, seperti ritel dan transportasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini yang harus mendapat perhatian yaitu dunia usaha dan masyarakat menengah ke bawah. Sebab, jika dunia usaha lesu akan berdampak pada PHK yang mayoritas diisi oleh masyarakat menengah ke bawah.

‎"Yang kita khawatirkan sebenarnya di level menengah bawah. Karena sekian waktu ini terjadi penyusutan di sektor pekerja formal. Sektor ini banyak melakukan efisiensi kemudian PHK, nah pekerjanya ini semua beralih ke informal," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (9/10/2017).

‎Jika banyak yang beralih ke sektor informal, lanjut dia, maka akan berdampak ke daya beli masyarakat akibat munculnya ketidakstabilan pendapatan di golongan masyarakat ini. Hal tersebut tentu akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi dalam negeri masih dominan dalam menyumbang pertumbuhan.

"Kalau seperti ini, secara demografi menjadi tidak seimbang, karena nanti semakin banyak orang yang mempunyai ketidakstabilan pendapatan. Ini yang kita khawatirkan berdampak ke daya beli," kata dia.

Menurut Hariyadi, sebenarnya PHK dan penyerapan tenaga kerja merupakan masalah fundamental yang terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun Oleh sebab itu tugas pemerintah saat ini yaitu bagaimana mendukung penciptaan lapangan kerja sebesar-besarnya.

"Intinya sebetulnya masalah klasik yaitu bagaimana ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya supaya secara struktur distribusinya merata. Jadi kita tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang seperti kerawanan politik. Jadi yang harus diperkuat adalah masyarakat kelas menengah bawah," tandas dia.

Tonton Video Pilihan Ini:

Ratusan buruh yang menggelar aksi di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat, menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Jokowi harus peka, sebab daya beli masyarakat telah menurun bukan tak mengalami perubahan.

"Aksi hari ini untuk menunjukan upah buruh masih murah, PHK di mana-mana, daya beli masyarakat menurun. Tidak mungkin daya beli tak menurun, jika PHK terjadi," ucap Said di depan Taman Pandang Istana, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Dia menuturkan, sekarang ini terjadi darurat PHK karena itu sudah terjadi dimana-mana. Dia pun mencontohkan yang terjadi pada pekerja Freeport. Kemudian, industri keramik di Bogor, Karawang dan Bekasi. Bahkan ada di sektor telekomunikasi.

"PHK besar-besaran di mana-mana, sekarang adalah darurat PHK. Itu data tiga bulan terakhir. Hampir 50 ribu buruh di seluruh Indonesia telah di PHK," ujar Said.

Dia menegaskan, dengan banyaknya PHK tersebut, menunjukan pemerintah tak peka dengan kesejahteraan buruh.

"Apa yang terjadi, upah murah, PHK dimana-mana, cerminan bahwa pemerintah belum mampu menyejahterakan kaum buruh," tegas Said.

Dia pun meminta pemerintah, tak perlu mengundang ahli atau pakar untuk melihat hal ini. Justru langsung menanyakan kepada buruh secara langsung.

"Lihat buruh-buruh langsung harusnya. enggak perlu tanya profesor. Karena itu buruh ayo berjuang," pungkas Said.