Sri Mulyani: Masuk Jadi PNS Ditjen Pajak biar Kaya, Itu Salah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak kepada sejumlah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Dalam pengarahannya ini, Sri Mulyani menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, integritas, profesional dalam sebuah proses mengumpulkan penerimaan pajak.

"SDM sangat penting, makanya kita bangun SDM di Ditjen Pajak merekrut lulusan STAN dan perguruan tinggi lain, memberi pelatihan, sebagian dikirim ke luar negeri untuk S2 supaya nantinya bisa melaksanakan tugas," ujar dia.

Sumber daya manusia, Sri Mulyani mengakui, merupakan aset berharga Ditjen Pajak, termasuk Republik ini. Pemerintah, ia menuturkan, berupaya untuk memperbaiki tunjangan kinerja (tukin) atau remunerasi.

"Remunerasi diperbaiki untuk mereka bisa menghadapi godaan. Kalau masuk Ditjen Pajak untuk kaya, itu salah karena itu hanya merusak Republik ini dan keluarga Anda. Kalau Anda mencintai Republik ini, maka Anda akan menghargai dan memprotek dari tindakan-tindakan seperti itu," jelas dia.

Sri Mulyani meminta kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi untuk terus memonitor segala tindak tanduk pegawai pajak. "Kalau ada satu atau dua orang melakukan tindakan, saya sudah minta Pak Ken untuk lakukan monitoring," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberikan wejangan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengelola keuangan negara secara profesional. Pasalnya, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kemenkeu mencapai Rp 2.220 triliun di tahun depan.

Pesan ini disampaikan Sri Mulyani saat Pidato Upacara Peringatan Hari Oeang ke-71 dan Hari Sumpah Pemuda di lapangan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin Pagi 30 Oktober 2017.

Sri Mulyani mengatakan, perekonomian dunia menunjukkan momentum pertumbuhan yang membaik di 2017. Hal ini membuka peluang bagi kebangkitan kembali aktivitas ekspor dan investasi di Indonesia.

"Kita harus memanfaatkan momentum ini dengan terus memperbaiki pelayanan publik dan dunia usaha, terus berinovasi dalam kebijakan dan instrumen untuk mendorong agar perekonomian Indonesia dapat meningkat pertumbuhannya, pemerataannya dan makin mampu menciptakan kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, dia berpesan, seluruh pegawai Kemenkeu harus mampu menjaga pelaksanaan APBN 2017 yang tinggal dua bulan Iagi. Pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mencapai target penerimaan negara sebesar Rp 1.736,1 triliun.

"Saya minta seluruh jajaran Pajak, Bea Cukai dan PNBP untuk terus bekerja tekun dan keras memenuhi target tersebut. Laksanakan tugas dengan profesional, kompeten, teliti, sehingga penerimaan negara dapat tercapai, namun perekonomian tetap dapat terjaga momentum pemulihannya," pesannya.

"Jangan bekerja sembrono dan menyulitkan rakyat dan dunia usaha. Tetap santun dan melayani dengan tulus serta penuh pengabdian," pesan Sri Mulyani.

Pemerintah, katanya, telah mendapatkan persetujuan DPR untuk melaksanakan APBN 2018 pada 25 Oktober 2017.

Dengan asumsi dasar makroekonomi 2018, meliputi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah 13.400 per dolar Amerika Serikat (AS), suku bunga SPN 5,2 persen, serta harga minyak US$ 48 per barel.

Sedangkan pengeboran minyak bumi diperkirakan mencapai 800 ribu barel per hari dan pengeboran gas bumi 1,2 juta barel per hari.

Maka postur APBN tahun depan direncanakan akan mengumpulkan pendapatan negara 2018 sebesar Rp 1.894,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Sri Mulyani menekankan, kualitas belanja negara pun diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur.

"Kita harus terus fokus membangun APBN yang kuat dan efektif dalam mencapai target-target pembangunan. Kita juga harus fokus memerangi pemborosan, ketidakefisienan, korupsi dan kebocoran anggaran negara," ujarnya.

"APBN adalah uang rakyat yang harus sepenuhnya kembali pemanfaatannya untuk menciptakan kemakmuran rakyat yang berkeadilan," Sri Mulyani menerangkan.