Jokowi Gelar Rapat Kerja Bahas Percepatan Berusaha di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Kerja Pemerintah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah. Hal ini sebagai salah satu persiapan diluncurkannya program Single Submission untuk mempercepat proses perizinan investasi baik di tingkat pusat dan daerah.

Di hadapan para kepala daerah Jokowi mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki momentum yang sangat baik untuk mendorong investasi di dalam negeri.

"Sekarang ini kita memiliki momentum yang sangat baik, kepercayaan internasional kepada kita yang sangat baik. Coba kita lihat yang berkaitan dengan EoDB meloncat di 2014 akhir, saya ingat 120 (peringkat), sekarang lompat menjadi 72. Ini lompatan yang sangat tinggi sekali," ujar dia saat membuka Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Jokowi menyatakan, ekonomi Indonesia juga tengah dalam kondisi yang baik. Ini ditunjukkan dengan devisa Indonesia saat ini berada pada posisi US$ 130 miliar. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga berhasil menembus angka 6.000.

"Kemudian urusan yang berkaitan aja dengan devisa saat ini saya dengan devisa kita juga pada posisi US$ 130-an miliar, juga tertinggi sepanjang negara ini berdiri. Yang berkaitan dengan indeks harga saham, yang orang dulu juga khawatir apakah 2017 akan tembus 6.000, semua orang bilang nggak mungkin kan tembus 6.000. Tapi kita lihat pada hari ini indeks harga saham kita sudah pada posisi di sekitaran 6.500," kata dia.

‎Selain itu, harga komoditas unggulan ekspor Indonesia di pasar internasional juga tengah mengalami perbaikan. Hal ini akan mendorong kembali pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Pada saat ini juga saya kira beberapa daerah sudah mengalami, sudah merasakan kenaikan harga batubara lagi, kenaikan harga kelapa sawit, CPO lagi. Dan saya juga lihat provinsi-provinsi yang memiliki kekuatan komoditas ini, jika ekonominya yang dulu ada yang pertumbuhan ekonomi 2 persen atau 3 persen sekarang sudah di atas 5 persen semuanya," jelas dia.

Kemudian tidak kalah pentingnya, kata Jokowi, Indonesia‎ telah mendapatkan kepercayaan dari sejumlah lembaga pemeringkatan internasional, dalam hal perizinan investasi.

"Kemudian lembaga-lembaga rating internasional juga memberikan investment grade kepada kita, sudah setelah 1998 sampai sekarang baru sekarang kita kembalikan investment grade baik oleh Moody's, Fitch Rating, oleh S&P Standard dan Poor's, dan terakhir kita diberikan lagi oleh fitch dari BBB- menjadi BBB," ungkap dia.

Dengan capai tersebut, maka tidak lagi ada alasan jika pertumbuhan investasi Indonesia masih lambat pada 2018.

"Keercayaan-kepercayaan seperti ini adalah momentum dan kuncinya. Sebetulnya pertumbuhan ekonomi hanya ada dua kunci ada dua, investasi naik atau tidak naik, sama yang kedua ekspor, itu saja, enggak ada yang lain. Jangan bicara yang lain, yang hanya itu aja yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan pemerintah daerah (Pemda) pada pekan depan. Pemanggilan tersebut terkait upaya mempercepat perizinan investasi di daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintah tengah berupaya mewujudkan perizinan yang terintegrasi (single submission). Sebagai tahap awal, Darmin mengatakan, baik kementerian lembaga (KL) maupun pemerintah daerah membentuk satuan tugas (satgas).

"Kita sedang mati-matian supaya akhir Februari tahap pertamanya sudah keluar hasilnya kita menyebutnya percepetan izin berusaha menuju single submission. Seperti apa? Kita membentuk satgas disetiap KL dan pemda, di provinsi, kabupaten, kota. Siapa itu satgasnya, kalau di KL ketuanya Sekjen, nggak boleh ditawar. Kalau Dirjen yang dia urusi sektornyanya. Sekjen bawahannya Dirjen. Di daerah Sekda nggak boleh ditawar," jelasnya di Jakarta, Rabu 17 Januari 2018.

Darmin mengatakan, pemerintah telah menyurati daerah untuk menghadap Presiden. Melalui surat tersebut, Presiden ingin memastikan satgas sudah terbentuk.

"Kita sudah surat semua gubernur, semua bupati, walikota, buat satgas memang belum penuh terbentuk, kalau pemerintah pusat sudah penuh terbentuk. Nanti hari Senin, Presiden sudah menyatakan panggil semua gubernur dan kepala ketua DPRD karena terminologi pemerintah daerah dalam UU Otonomi Daerah adalah gubernur, kepala daerah, dan DPRD," jelasnya.

Tugas satgas, lanjut Darmin, mengawal investasi, mengevaluasi investasi, memecahkan masalah investasi. Darmin mengatakan, pemerintah akan membangun sistem online untuk mengawal investasi.

Lanjut Darmin, pemerintah akan merampungkan sistem perizinan sebagai tahap 2. Rencananya, sistem tersebut akan dirampungkan pada akhir April 2017. Dengan sistem itu, pemerintah bisa memonitor sampai mana proses investasi.

"Seperti apa bulan Mei tahun ini, karena merencanakan akhir April selesai semua sistemnya tahap 2, kita bisa mengecek permohonan investasi yang sudah di PTSP ada di mana sekarang. Ada di Pemda, di mana kenapa nggak selesai? Kita bisa tegur satgas di daerah. Intinya kita sedang mengubah perizinan dari birokrasi itu tadinya penguasa jadi melayani," jelasnya.

Darmin mengatakan, pemerintah juga menyiapkan sanksi pada pihak yang memperlambat investasi.

"Anda nggak mau akan ada surat tegur, anda membandel juga akan ada sanksinya. Kalau sanksi adminitrasi nggak jalan, kita sedang minta Kementerian Keuangan sanksi di fiskal apa? Itu diambil," dia menandaskan.