PNS dan Anggota TNI-Polri Bisa Kredit Rumah Tanpa DP

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI dan Polri. Pengadaan rumah tersebut diberikan tanpa uang muka (down payment/DP).

"Jadi ASN atau PNS, TNI, Polri disediakan opsi apabila membutuhkan rumah, maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP. Jadi nol DP-nya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Skema cicilan KPR yang ditawarkan oleh Bappenas melalui pemotongan gaji PNS, dengan tenor maksimal 30 tahun. KPR ini sifatnya tidak wajib. Artinya fasilitas ini hanya bagi PNS yang ingin memiliki rumah.

"Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun. Sehingga ini akan meringankan ASN atau PNS, TNI, Polri apabila mereka ingin punya rumah. Kalau mereka enggak butuh rumah enggak usah, tapi kalau mereka butuh dimungkinkan," kata Bambang.

Dalam kepemilikannya, diungkapkan Bambang tidak ada persyaratan khusus bagi PNS. Artinya dengan bebas, PNS dapat menentukan daerah perumahannya berdasarkan keinginan masing-masing. 

"Terserah, bisa beli sendiri-sendiri juga. Kalau misalnya ingin beli sendiri, ada lokasi yang dia sudah tahu dan diinginkan silakan saja. Kan ini tidak mengikat. Kalau KPR itu terikat proyek properti, kalau ini bukan, ini kreditnya untuk individu ASN atau PNS, TNI, dan Polri," tutur mantan Menteri Keuangan itu. 

Bambang mengatakan skema KPR tersebut sudah disiapkan oleh Bappenas. Bahkan rencana tersebut akan dimulai pada tahun ini, sehingga ke depan nantinya tinggal sosialisasi saja. 

Reporter : Dwi Aditya Putra

Sumber : Merdeka.com

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut ada tiga lokasi yang menjadi calon kuat ibu kota baru Indonesia. Seluruhnya berada di luar Jawa.

"Tiga lokasi di luar Jawa," tegas Bambang usai menghadiri Outlook Pasar Modal 2018 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 14 Desember 2017. 

Saat dikonfirmasi mengenai tiga lokasi di Kalimantan disebut-sebut kandidat ibu kota baru Indonesia, mantan Menteri Keuangan itu kukuh tidak mengungkap lokasi tersebut. "Pokoknya saya tetap pada posisi mau berapapun lokasi, tetap di luar Jawa," ujar Bambang.

Dia menargetkan, kajian atau studi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa akan selesai pada akhir tahun ini. Selanjutnya, hasil kajian itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan demikian, Bambang belum dapat memastikan kapan pemindahan ibu kota dapat diwujudkan karena masih harus didiskusikan dalam Sidang Kabinet.

"Akhir tahun ini (kajian) diselesaikan. Langsung kemudian disampaikan ke Presiden, dan tentunya Presiden akan berdiskusi dengan kami. Nanti harus dibicarakan dulu di kabinet baiknya bagaimana," terangnya.

Bambang mengaku, dalam proses penyusunan kajian, Bappenas sudah melakukan diskusi rutin dengan akademisi dan profesi keahlian. "Di hasil kajian ada perkiraan dananya dan bagaimana skema yang bisa meringankan beban pemerintah, yakni kerja sama dengan swasta," tandas Bambang.