Indonesia Kekurangan Tenaga Perawat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadillah, mengungkapkan realita terkait minimnya tenaga kesehatan, khususnya perawat di Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari ratio perbandingan tenaga kesehatan per jumlah penduduk. Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), seharusnya ratio perawat di Indonesia berada di level 18:10.000.

"Kalau ratio kita masih kurang ya berdasarkan WHO, 10 berbanding 10.000 sekarang. Seharusnya 18 berbanding 10.000," kata dia, dalam diskusi, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Menurut, dia situasi tersebut tidak berarti Indonesia kekurangan pasokan tenaga perawat. Sebab setiap tahun pasokan perawat baru selalu ada dengan pertumbuhan 100.000 per tahun.

Selain itu, terdapat pula tenaga kesehatan yang saat ini masih berstatus tenaga sukarela ataupun honorer. Jika mereka dapat direkrut, maka masalah kekurangan tenaga kesehatan dapat diatasi. "Banyak tenaga sukarela, tenaga honorer, tarik saja jadi perawat desa," tandasnya.

Wakil Direktur Konten TKN Jokowi-Ma'ruf, Rabin Hattari, mengatakan seharusnya masalah terkait kekurangan tenaga kesehatan sekaligus upah bagi tenaga kesehatan di desa dapat diselesaikan dengan dana desa.

"Dana desa, terutama untuk tenaga kerja kesehatan di desa. Kami melihat mungkin peran pendanaan tenaga kerja bisa dari dana desa," ungkapnya.

Dana desa kata dia, ditujukan untuk menjalankan berbagai program yang ada di desa termasuk penyediaan tenaga kesehatan. Karena itu, masyarakat mesti aktif menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada, agar pemanfaatan dana desa dapat lebih optimal.

"Kami melihat harus ada bottom up approach peran dari pemerintah terlalu kuat karena itu peran dari komunitas sebagai commuty wacth belum terlalu kuat. Komunikasi ini harus memberi input ke pemerintah. Input dalam penerapan dana desa," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, delegasi Indonesia berkunjung ke Chicago dan Milwaukee, AS untuk menjajaki peluang kerja perawat Indonesia di negara tersebut. Rombongan dari Tanah Air tersebut terdiri dari wakil-wakil BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri RI, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya.

Dari hasil kunjungan tersebut didapati bahwa perawat profesional lulusan Indonesia mempunyai kesempatan untuk bekerja di AS dan mempunyai daya saing yang tidak kalah dengan perawat dari negara lainnya, antara lain seperti Filipina dan India, untuk mengisi kekurangan tenaga perawat di sejumlah rumah sakit di berbagai negara bagian AS.

"Agar dapat bekerja di AS, perawat lulusan Indonesia harus  memiliki lisensi yng dikeluarkan oleh nursing board negara bagian setempat. Untuk mendapatkan lisensi dimaksud perawat lulusan Indonesia harus menjalani sejumlah ujian, antara lain yaitu lulus ujian NCLEX (National Council Licensure Exam),memiliki pendidikan yang setara dengan perawat AS yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing School)," kata Konsul Jenderal Indonesia di Chicago Rosmalawati Chalid​ dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Kemlu.go.id, Senin (25/2/2019).

"Lulus ujian TOEFL (Test of English as Foreign Language) dan tidak memililiki catatan kriminal. Mereka yang lulus NCLEX akan dapat pula bekerja di Kanada dan Selandia Baru saat ini, dan menjelang akhir tahun 2019 akan dapat bekerja di Australia. Selama ini perawat lulusan Indonesia yang akan mengikuti ujian NCLEX harus datang ke negara yang memiliki pusat ujian NCLEX seperti Filipina," imbuhnya.

Konjen Chalid menambahkan bahwa hasil kunjungan Delegasi Indonesia diharapkan akan dapat membawa hasil antara lain berupa pendirian pusat ujian NCLEX di Indonesia di masa yang akan datang. 

"Berdasarkan data yang kami peroleh dari KJRI Chicago, saat ini terdapat lebih dari 2.000 lowongan kerja bagi perawat yang memiliki berbagai spesialisasi di berbagai rumah sakit di 13 negara bagian di kawasan Midwest yang menjadi wilayah kerja KJRI Chicago, yaitu Illinois, Indiana Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota dan Wisconsin", ujar Deputi KLN dan Promosi BNP2TKI Elia Rosalina.

Untuk penjajakan kemungkinan pendirian pusat ujian NCLEX di Indonesia dan kerja sama dengan lembaga pendidikan setempat untuk pelatihan NCLEX serta program magang di rumah sakit setempat, delegasi Indonesia mengadakan sejumlah pertemuan dengan pemangku kepentingan di AS.

Pertemuan-pertemuan dilakukan dengan David Benton, CEO National Council State Boards of Nursing (NCSBN), sebuah lembaga yang berwenang mengeluarkan ujian NCLEX yang berpusat di Chicago serta Presiden dan CEO CGFNS, Dr. Franklin Shaffer dan Ms. Jessica Baer, Acting Secretary of the Illinois Department of Financial and Professional Regulation (IDFPR).

Selain itu, delegasi Indonesia juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah perguruan tinggi untuk penjajakan kerja sama pendidikan perawat untuk persiapan ujian NCLEX, yaitu School of Health Sciences Milwaukee Area Technical College, Milwaukee School of Engineering (MSOE) School of Nursing, University of Wisconsin-Milwaukee College of Nursing, Chamberlain University dan Columbia College.

Rombongan juga melakukan kunjungan ke St. Ann Center for Intergenerational Care dan Ascension Columbia St. Maruy's Hospital di Milwaukee yang memiliki program magang bagi perawat.

Kunjungan berjalan sukses dengan tercapainya sejumlah kesepakatan kerja sama, yaitu antara pemerintah Indonesia dengan NCSBN mengenai kerja sama di bidang kompetensi keperawatan, termasuk kemungkinan pendirian pusat ujian NCLEX di Indonesia --dengan CGFNS untuk penyetaraan kurikulum dan dengan St. Ann Center for Intergenerational Care untuk kerja sama dalam bidang pemagangan perawat Indonesia di AS. 

Selain itu, tercapai kerja sama di bidang pendidikan keperawatan antara Universitas Gadjah Mada dengan Milwaukee School of Engineering (MSOE) School of Nursing dan University of Wisconsin-Milwaukee College of Nursing.

Hasil-hasil kunjungan akan segera ditindaklanjuti oleh sebuah tim yang beranggotakan unsur-unsur dari berbagai kementerian terkait, sehingga hasil-hasil kesepakatan yang dicapai dapat segera dilaksanakan.