Bos Bappenas: Indonesia Rawan Terkena Bencana Hidrometeorologi

Ini adalah bencana yang dipengaruhi faktor cuaca seperti banjir, longsor, puting beliung dan sebagainya.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Mar 2019, 18:16 WIB
Diterbitkan 26 Mar 2019, 18:16 WIB
Banjir Bandang di Sentani
Rumah-rumah yang rusak akibat banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (17/3/2019). Berdasarkan data BNPB, banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (16/3) tersebut mengakibatkan lebih dari 60 orang tewas. (Netty Dharma Somba / AFP)

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebutkan Indonesia merupakan negara yang rawan terkena bencana hidrometeorologi. Ini adalah bencana yang dipengaruhi faktor cuaca seperti banjir, longsor, puting beliung dan sebagainya.

Dia mengungkapkan, hari ini pemerintah telah melakukan rapat koordinasi mengenai hal tersebut. Terutama bencana yang terjadi di danau.

"Tadi pagi rapat koordinasi mengenai danau, tapi yang paling penting adalah dalam rapat tersebut disadari bahwa Indonesia itu punya potensi bencana hidrometeorologi," kata Menteri Bambang di kantornya, Selasa (26/3/2019).

Dia mengungkapkan, bencana tersebut tidak murni merupakan gejala alam. Melainkan ada campur tangan manusia yang mengakibatkan timbulnya bencana. "Sebagian karena perubahan iklim, tapi sebagian karena kelalaian kita mengurusi linkgungan," ujar dia.

Dia mengatakan, berdasarkan data yang dia peroleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencanan (BNPB), dari awal tahun 2019 hingga saat ini tercatat sudah ada 250 masyarakat Indonesia yang meninggal karena bencana hidrometeorologi.

"Dari Januari tahun baru sampai hari ini sudah ada 250 warga Indonesia yang meninggal dunia karena bencana., dan bencananya semua bencana hidrometeorologi. Paling besar adalah kemarin yang terjadi di Papua Danau Sentani," ujarnya.

Berkaca pada musibah yang terjadi di Danau Sentani, Menteri Bambang mengajak semua pihak untuk semakin aktif menjaga kelestarian lingkungan. Agar alam yang indah bisa dinikmati oleh masyarakat, bukan malah menjadi penjemput maut.

"Padahal Danau Sentani itu kita tahu danau yang indah, danau yang harusnya memberikan kehidupan bagi masyarakat sekelilingnya paling tidak sebagai sumber air bersih. Tapi karena tidak kita urus dengan baik dari sisi lingkungan nya, danau yang tadinya menjadi aset ekonomi akhirnya menjadi bagian dari bencana yang menewaskan begitu banyak saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar danau Sentani. Jadi dari hal tersebut kelihatan bahwa kalau kita mengabaikan sisi lingkungan hidup dalam upaya pembangunan ekonomi , maka yang terjadi adalah justru kerugian yang bisa lebih besar dan memakan nyawa manusia," dia menandaskan.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Menteri PUPR Ajak Komunitas Lokal Selamatkan 15 Danau Sekarat

(Foto: Dok Kementerian PUPR)
Pembangunan embung oleh Kementerian PUPR (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono coba mengajak komunitas lokal untuk bantu pemerintah menyelamatkan 15 danau yang berada di titik kritis akibat tidak dikelola dengan baik.

Ini seiringan dengan program Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang difokuskan pada 15 danau. Antara lain, Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau, Danau Singkarak dan Danau Kerinci (Sumatera Barat), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Kaskade Mahakam (Kalimantan Timur), Danau Tondano (Sulawesi Utara),

Lalu, Danau Limboto (Gorontalo), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), Danau Sentani (Papua), Danau Rawa Dano (Banten), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Batur (Bali), dan Danau Matani (Sulawesi Selatan).

"Seperti di Rawa Pening, itu pasti ada komunitas. Di sana ada paguyuban nelayan Rawa Pening. Kita harus ajak mereka menangani itu," ujar Menteri Basuki di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Penganggaran aksi penyelamatan danau ini disebutkannya menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Menurut laporan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019, Kementerian PUPR mendapat alokasi dana Rp 587,575 miliar untuk merevitalisasi 10 danau.

Adapun 10 danau tersebut merupakan yang telah mendapat penanganan Kementerian PUPR untuk direvitalisasi, seperti Danau Tondano di Sulawesi Utara dan Danau Limboto di Gorontalo.

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengungkapkan, butuh waktu antara 5-7 tahun untuk bisa merevitalisasi danau agar bisa kembali bermanfaat secara ekonomis bagi penduduk sekitar.

"Itu seperti konsep Citarum Harum. Saya melihatnya kalau Citarum itu 7 tahun, memang 5 tahun sudah ada yang bisa. Jadi itu juga supaya penduduk bisa melihat itu bisa jadi kawasan olahraga dayung, ada wisatanya juga," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya